Jalankan Arahan Jokowi, LAN Dorong Investasi Lewat Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong reformasi birokrasi untuk meningkatkan investasi. Reformasi dilakukan dengan melakukan akselerasi digitalisasi.

"Unsur pemerintah didorong untuk bekerja keras mendorong penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RB-Tematik) yang fokus meningkatkan investasi," ujar Kepala LAN Adi Suryanto melalui pernyataannya, Minggu (22/1/2023).

Menurut dia reformasi birokrasi telah berjalan lebih dari 1 dekade namun belum menghasilkan dampak yang signifikan terhadap perbaikan birokrasi. Sebab itu, RB tematik agar dapat langsung berdampak bagi percepatan pembangunan serta bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, LAN menginisiasi adanya perubahan terkait kebijakan Bangkom yang terintegrasi dengan RB Tematik tersebut. Sejumlah tema yang menjadi acuan LAN, antara lain Bangkom yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi birokrasi dan mendukung pencapaian isu strategis yang diusung Presiden Jokowi seperti penggunaan produk dalam negeri hingga hilirisasi produk dan sebagainya.

"Maka berhasil tidaknya Bangkom akan diukur bukan dari jumlah alumninya melainkan apakah hasil belajar atau learning product yang dihasilkan dapat berkorelasi secara positif terhadap perwujudan RB tematik tadi. Misalkan proyek perubahan yang telah dihasilkan para alumni pelatihan harus dapat dievaluasi dan mampu mengungkit dan mengakselerasi keempat tema tersebut, sehingga ukuran dan targetnya harus jelas," ujar dia.



Dia mengatakan perubahan kebijakan Bangkom merupakan perwujudan kerja sama dan sinergi LAN dengan Lembaga pelatihan dalam menyusun konsep bangkom yang dapat berdampak, sehingga semua hasil pembelajaran baik policy brief dan proyek perubahan dapat mendukung peningkatan RB tematik tersebut.

"Hal lain yang menjadi poin penting dalam sosialisasi ini adalah, kami melakukan perbaikan di sisi penyelenggaraan dalam rangka mendorong pelatihan yang berkualitas, dan mulai tahun ini kami juga akan melakukan akreditasi lembaga pelatihan swasta, dan hal lain yang perlu dicermati adalah evaluasi persyaratan dalam penyelenggaraan PKN Tingkat II bagi lembaga pelatihan, jika tidak memenuhi persyaratan izinnya akan dicabut," kata dia.

"Yang tidak kalah penting saya tegaskan perlu dibuat sistem monitoring dan evaluasi pasca pelatihan untuk memantau sejauh mana proyek perubahan (proper) yang dibuat peserta itu memberikan manfaat dan dampak bagi percepatan RB tematik tersebut," lanjut dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Muhammad Taufiq dan juga Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Erna Irawati menyampaikan beberapa perubahan kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Adapun kebijakan yang mengalami perubahan adalah yang pertama, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan berubah menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan.