Pesan Erick Thohir: Jangan Karena Ganti Pemimpin, Kebijakannya Ganti Lagi

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengajak semua pihak untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah dan sedang berjalan agar tidak merugikan masyarakat banyak. Dia mengatakan, perbaikan kondisi ekonomi nasional terus terjadi, bahkan di tengah pandemi Covid dan ancaman resesi global.

"Jangan karena ganti pemerintah, ganti pemimpin, kebijakan nya ganti lagi, padahal kalau kita lihat setiap Presiden kita meninggalkan legacy yang bagus," kata Erick, dikutip Senin (23/1/2023).



Dia mencatat sejumlah indikator perbaikan ekonomi nasional saat ini. Diantaranya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan berada pada urutan kedua setelah India dengan proyeksi pertumbuhan 5%.

Selain itu, realisasi investasi 2022 mencapai 100,6% atau setara Rp 1.207,2 triliun dari target Rp 1.200 triliun. Menariknya, realisasi investasi saat ini didominasi di luar Pulau Jawa yakni 53% dan di Pulau Jawa 46,9%.

Sementara itu, kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional juga terus meningkat dalam 3 tahun terakhir mencapai Rp 1.198 triliun. Erick yakin meningkatnya kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tidak terlepas dari transformasi BUMN.



Rasio hutang BUMN dibanding modal juga terus menurun dari 38,6% pada 2020 menjadi 36,2% pada 2021, dan turun lagi menjadi 34% pada akhir kuartal ketiga 2022.

"Kalau di dunia usaha, biasanya hutangnya itu 70 persen dan modal sendiri 30 persen. Ini kenapa bapak presiden mendorong penciptaan pengusaha baru melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat," kata Erick.

Untuk penyaluran KUR, kata Erick, bank-bank BUMN yang berhimpun dalam Himbara kontribusinya mencapai 90 persen dengan menyalurkan Rp 328,2 triliun disalurkan kepada 7,2 juta nasabah hingga Desember 2022.

Selain itu, di pedesaan dilakukan penyaluran kredit PNM Mekaar dengan realisasi pencairan Rp 61,4 triliun pencairan penyaluran hingga Desember 2022 yang menjangkau 13,54 juta nasabah aktif hingga Desember 2022 dengan persentase kredit macet (NPL) hanya 0,16 %.

"Realisasi ini tentu merupakan hal yang menggembirakan mengingat Indonesia tengah mengalami dampak pandemi," ujarnya.