Merasa Dizalimi Korporasi Besar, Petani Deli Serdang Ngadu ke Menaker
Selasa, 14 Juli 2020 - 17:58 WIB
loading...
Petani Deli Serdang mengadu ke Menaker Ida Fauziyah. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan keprihatinannya atas musibah petani di Kabupaten Deli Serdang yang mengadukan nasibnya karena merasa dizalimi oleh korporasi besar. Sebagai bentuk kepedulian dan bagian dari pemerintah, Ida berjanji akan meneruskan pengaduan tersebut kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri BUMN.
Penegasan tersebut disampaikan Ida saat menerima pengaduan 26 wakil petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dari Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dari Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, di gedung YTKI Jakarta, Selasa (14/7/2020).
"Sebagai menteri dan pribadi, saya turut prihatin pengaduan atas semua yang dialami bapak ibu semua. Saya akan teruskan kepada Kementerian ATR/Kepala BPN, kemudian ke Kementerian BUMN," kata Ida saat menemui para petani Deli Serdang, di Gedung Kemenaker,Jakarta, Selasa(14/7/2020).
Baca Juga: 7 Pelaku Pengeroyokan Petani di Lapo Tuak Dibekuk Polresta Deliserdang
Dia menandaskan, ketika hak-hak petani terganggu, demokrasi menyediakan ruang untuk menyuarakan keluh kesahnya dan pemerintah punya tanggung jawab untuk menuntaskan masalah. Pihaknya mengimbau agar para petani yang mengadukan nasibnya tetap memperhatikan protokol kesehatan selama memperjuangkan hak-haknya. "Kondisi pandemi, berjuang yes, jaga diri jaga kesehatan juga. Mudah-mudahan dua-duanya dijaga, maksud tujuan tercapai dan tetap sehat," tandasnya.
Sementara Sulaeman Wardana selaku Koordinator 26 petani yang mengadu ke Kemnaker mewakili 170 petani 170 petani yang masih berjalan kaki menuju Jakarta untuk mencari keadilan. Aksi jalan dilakukan karena areal lahan dan tempat tinggal yang telah dikelolanya sejak tahun 1951 telah digusur paksa oleh korporasi plat merah (PTPN II). Padahal petani telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan parahnya sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
"Kami mengadu ke Kemnaker karena 26 petani yang mewakili 170 petani ini juga merupakan buruh tani. Harapan kami, pengaduan ini, bisa disampaikan ke Presiden, " ujar Sulaeman didampingi Imam Wahyudi selaku Sekretaris STMB dan pembina petani, Aris Wiyono.
Imam mengungkapkan, luas area yang berkonflik antara petani yang tergabung dalam SPSB dengan PTPN II adalah seluas ± 854 hektar. Sementara luas area yang berkonflik petani yang STMB dengan PTPN II, seluas ± 850 Ha dan tuntutan petani STMB adalah seluas ± 323,5 hektar.
Penegasan tersebut disampaikan Ida saat menerima pengaduan 26 wakil petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dari Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dari Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, di gedung YTKI Jakarta, Selasa (14/7/2020).
"Sebagai menteri dan pribadi, saya turut prihatin pengaduan atas semua yang dialami bapak ibu semua. Saya akan teruskan kepada Kementerian ATR/Kepala BPN, kemudian ke Kementerian BUMN," kata Ida saat menemui para petani Deli Serdang, di Gedung Kemenaker,Jakarta, Selasa(14/7/2020).
Baca Juga: 7 Pelaku Pengeroyokan Petani di Lapo Tuak Dibekuk Polresta Deliserdang
Dia menandaskan, ketika hak-hak petani terganggu, demokrasi menyediakan ruang untuk menyuarakan keluh kesahnya dan pemerintah punya tanggung jawab untuk menuntaskan masalah. Pihaknya mengimbau agar para petani yang mengadukan nasibnya tetap memperhatikan protokol kesehatan selama memperjuangkan hak-haknya. "Kondisi pandemi, berjuang yes, jaga diri jaga kesehatan juga. Mudah-mudahan dua-duanya dijaga, maksud tujuan tercapai dan tetap sehat," tandasnya.
Sementara Sulaeman Wardana selaku Koordinator 26 petani yang mengadu ke Kemnaker mewakili 170 petani 170 petani yang masih berjalan kaki menuju Jakarta untuk mencari keadilan. Aksi jalan dilakukan karena areal lahan dan tempat tinggal yang telah dikelolanya sejak tahun 1951 telah digusur paksa oleh korporasi plat merah (PTPN II). Padahal petani telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan parahnya sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
"Kami mengadu ke Kemnaker karena 26 petani yang mewakili 170 petani ini juga merupakan buruh tani. Harapan kami, pengaduan ini, bisa disampaikan ke Presiden, " ujar Sulaeman didampingi Imam Wahyudi selaku Sekretaris STMB dan pembina petani, Aris Wiyono.
Imam mengungkapkan, luas area yang berkonflik antara petani yang tergabung dalam SPSB dengan PTPN II adalah seluas ± 854 hektar. Sementara luas area yang berkonflik petani yang STMB dengan PTPN II, seluas ± 850 Ha dan tuntutan petani STMB adalah seluas ± 323,5 hektar.
(nng)
Lihat Juga :
