Usai Heboh Rp500 Triliun, Ini Jurus Menteri Anas Optimalkan Anggaran Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membeberkan program reformasi birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan . Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7% pada 2024.



“Sesuai arahan Presiden Jokowi, program birokrasi harus berdampak optimal. Salah satunya terkait pengentasan kemiskinan,” ujar Anas dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (30/1/2023).

Anas mengaku program ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi agar kementerian dan lembaga bergerak selaras. Kementerian PANRB ditugasi soal tata kelola birokrasinya.

"Mulai tahun ini berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.

Penilaian reformasi birokrasi (RB) melalui isu-isu tematik dinilai oleh Anas sebagai upaya untuk menciptakan indikator yang terukur dan berfokus pada dampak yang diberikan oleh program kementerian dan lembaga terhadap masyarakat. Penilaian ini juga dinilai untuk mengoptimalkan anggaran kemiskinan yang sebelumnya dihabiskan pada program yang tidak tepat sasaran.

“Jadi misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp500 triliun. Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tuturnya.

Pernyataan itu sekaligus meluruskan pernyataan Menteri Anas soal penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan. Sebelumnya Anas mengatakan bahwa anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding.

Melalui RB tematik ini, Anas mengaku pihaknya juga akan melakukan pemanfaatan yang maksimal terhadap penggunaan teknologi. Ini dilakukan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas untuk melakukan konsultasi kepada KemenPANRB.

Selain itu, Anas menambahkan penilaian terhadap kementerian dan lembaga melalui indeks RB dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/SAKIP tidak lagi dilakukan hanya di ujung tahun, melainkan secara berkala.



“Mulai Januari 2023 sudah kita asistensi, termasuk apakah setiap pemda sudah mengalokasikan program makanan untuk anak stunting. Itu kita cek bersama Mendagri Pak Tito Karnavian. Sehingga logical frameworknya tertata, jangan sampai program stunting, tapi kegiatannya hanya sosialisasi gizi, tanpa dibelikan gizinya setiap hari,” pungkasnya.