Kementerian ATR/BPN Targetkan 4 Juta Meter Persegi Lahan Pertamina Bersertifikat Tahun Ini
Rabu, 15 Februari 2023 - 21:41 WIB
loading...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat lahan Pertamina kepada Dirut Pertamina Nicke Widyawati. FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menargetkan aset lahan milik Pertamina 4 juta meter persegi bersertifikat tahun ini. Teranyar, sebanyak 10 sertifikat aset tanah telah diserahkan.
"Ini akan lebih cepat dengan catatan Pertamina menyampaikan mana saja yang harus segera disertifikasi," ujar Hadi Tjahjanto dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (15/2/2023).
Menurut dia tahun 2021 aset yang berhasil dilakukan free and clear mencapai 16 juta meter persegi, tahun 2022 sejumlah 8 juta meter persegi, dan tahun 2023 sejumlah 4 juta meter persegi ditargetkan selesai tahun ini.
Percepatan sertifikasi dan penyelesaian sengketa konflik pertanahan sejalan dengan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk milik BUMN. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan tanah milik Pertamina. "Kami sudah memiliki unit layanan khusus di daerah sehingga dapat mempercepat proses sertipikasi tanah Pertamina," ungkapnya.
Baca Juga: Gerak Cepat Sertifikat Rumah Ibadah, KWI Apresiasi Menteri Hadi
Dia juga mengingatkan jajaran Pertamina agar dapat menjaga tanah dengan memasang patok. seperti diberi papan peringatan yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik PT Pertamina (Persero). Tujuannya, agar tanah aset Pertamina tidak diserobot oleh mafia tanah. "Karena banyak tanah milik Pertamina tidak diberikan plang, dianggap tanah kosong. Kita harus pro aktif menyampaikan bahwa tanah itu adalah aset Pertamina," tutur Hadi Tjahjanto.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengaku memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan aset, khususnya aset tanah bermasalah di antaranya terkait pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional.
"Kami juga menyampaikan apresiasi karena sekarang proses itu menjadi lebih mudah dengan digitalisasi, aplikasi, jadi permohonan kami sampaikan melalui aplikasi web unit layanan khusus. Ini terobosan yang luar biasa sehingga kami selaku pemohon diberikan kemudahan dalam prosesnya," kata Nicke.
Baca Juga: Menteri Hadi: Sertifikat yang Diserahkan ke Masyarakat Punya Urgensi Tinggi
Nicke berharap kerja sama bisa terus diperkuat baik untuk lahan yang belum free and clear sekitar 22% atau 30 juta meter persegi yang perlu diselesaikan sampai dengan tahun 2025 dan juga lahan yang diperuntukkan bagi proyek strategis nasional.
"Terima kasih atas dukungannya sehingga permasalahan aset Pertamina satu per satu bisa kita selesaikan dan kami harap bisa terus berjalan. Dari sisi Pertamina, kami commited untuk proses ini," pungkas Nicke.
"Ini akan lebih cepat dengan catatan Pertamina menyampaikan mana saja yang harus segera disertifikasi," ujar Hadi Tjahjanto dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (15/2/2023).
Menurut dia tahun 2021 aset yang berhasil dilakukan free and clear mencapai 16 juta meter persegi, tahun 2022 sejumlah 8 juta meter persegi, dan tahun 2023 sejumlah 4 juta meter persegi ditargetkan selesai tahun ini.
Percepatan sertifikasi dan penyelesaian sengketa konflik pertanahan sejalan dengan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk milik BUMN. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan tanah milik Pertamina. "Kami sudah memiliki unit layanan khusus di daerah sehingga dapat mempercepat proses sertipikasi tanah Pertamina," ungkapnya.
Baca Juga: Gerak Cepat Sertifikat Rumah Ibadah, KWI Apresiasi Menteri Hadi
Dia juga mengingatkan jajaran Pertamina agar dapat menjaga tanah dengan memasang patok. seperti diberi papan peringatan yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik PT Pertamina (Persero). Tujuannya, agar tanah aset Pertamina tidak diserobot oleh mafia tanah. "Karena banyak tanah milik Pertamina tidak diberikan plang, dianggap tanah kosong. Kita harus pro aktif menyampaikan bahwa tanah itu adalah aset Pertamina," tutur Hadi Tjahjanto.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengaku memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan aset, khususnya aset tanah bermasalah di antaranya terkait pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional.
"Kami juga menyampaikan apresiasi karena sekarang proses itu menjadi lebih mudah dengan digitalisasi, aplikasi, jadi permohonan kami sampaikan melalui aplikasi web unit layanan khusus. Ini terobosan yang luar biasa sehingga kami selaku pemohon diberikan kemudahan dalam prosesnya," kata Nicke.
Baca Juga: Menteri Hadi: Sertifikat yang Diserahkan ke Masyarakat Punya Urgensi Tinggi
Nicke berharap kerja sama bisa terus diperkuat baik untuk lahan yang belum free and clear sekitar 22% atau 30 juta meter persegi yang perlu diselesaikan sampai dengan tahun 2025 dan juga lahan yang diperuntukkan bagi proyek strategis nasional.
"Terima kasih atas dukungannya sehingga permasalahan aset Pertamina satu per satu bisa kita selesaikan dan kami harap bisa terus berjalan. Dari sisi Pertamina, kami commited untuk proses ini," pungkas Nicke.
(nng)
Lihat Juga :
