Dapen BUMN Hangus Rp9,8 Triliun, Erick Thohir Beri Tugas Baru Komisaris

JAKARTA - Pengawasan tata kelola dana pensiun (dapen) BUMN kini bakal lebih ketat. Pasalnya, Kementerian BUMN memberi tugas baru kepada komisaris untuk mengawasi langsung investasi dapen BUMN .



Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, keterlibatan komisaris dalam pengawasan dapen BUMN baru pertama kali diterapkan. Sebelumnya, skema pengawasan pengelolaan investasi itu tidak pernah dilakukan.

Dari investasi dapen, lanjut Arya, manajemen masing-masing perseroan akan melakukan laporan secara tertulis kepada komisarisnya. Pola ini baru diterapkan oleh PT Telkom Indonesia Tbk.

"Proses-proses itu semua pengawasannya akan dilaporkan ke komisaris dari BUMN yang bersangkutan, ini yang sudah terjadi di Telkom. Di Telkom itu kan mereka sudah kasih laporan mengenai semua kondisi keuangan dari dapen. Hal ini baru sekali terjadi, sebelumnya tak pernah terjadi," ungkap Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Dana pensiun BUMN tercatat minus atau defisit hingga Rp9,8 triliun. Jumlah tersebut tercatat hingga 2021. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, kondisi dapen BUMN tinggal menunggu bom waktu saja.

Bila tidak ada intervensi secara agresif, maka terjadi "ledakan" alias menimbulkan masalah yang semakin besar. Dia memperkirakan kondisi ini terjadi dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depannya.

Defisit Rp9,8 triliun terjadi lantaran 65% BUMN tidak mengelola dapennya secara baik dan transparan. Sementara, 35% lainnya masuk dalam daftar dapen yang sehat.



"Ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35% yang sehat, sisanya belum sehat," kata Erick.