Singapura dan Kanada Jadi Kiblat Erick Thohir Benahi Dapen BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pembenahan pengelolaan dana pensiun ( dapen ) BUMN mengacu pada sistem atau tata kelola perusahaan di negara lain. Dua negara yang disebut bisa jadi percontohan (benchmarking) Kementerian BUMN adalah Kanada dan Singapura.



“Kita sudah coba benchmarking jangan sampai kita lakukan pembenahan tanpa melihat apa yang di negara lain. Jadi kita sudah lihat bagaimana struktur yang ada di Kanada hingga Singapura,” ungkap Erick saat ditemui di gedung DPR RI, Senin, (13/2/2023).

Usai studi percontohan, pemegang saham lalu menyusun "buku biru" terkait petunjuk teknis pengelolaan dapen BUMN. Targetnya mekanisme teknis itu rampung pada Maret 2023.

"Februari-Maret ini sedang kami buat buku biru petunjuk teknis bagaimana pengelolaan dapen yang benar, jangan sampai investasi yang dilakukan dapen ini bodong lagi," kata dia.

Tercatat, ada 65% dana pensiun perusahaan negara bermasalah. Situasi itu dikarenakan dikelola oleh para pensiunan yang tidak memahami mekanisme investasi.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menyebut, banyak pensiunan BUMN yang bukan ahlinya justru dipercaya untuk mengelola dana pensiun perusahaan. "Banyak (para pensiun), masalahnya bukan pensiunan, tapi apakah dikelola oleh orang-orang yang punya keahlian untuk itu," ujar Pahala beberapa waktu lalu.



Pembenahan dapen BUMN menjadi salah satu fokus Kementerian BUMN saat ini. Pahala mencatat, transformasi dana investasi para karyawan perseroan negara perlu dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan.