Butuh Masa Transisi, Pengusaha Mengingatkan Kebijakan Zero Odol Bisa Menggerus Daya Saing
loading...
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperingatkan, bakal ada serbuan produk China akibat penerapan Zero ODOL (Over Dimension Overloaded) yang terlalu terburu-buru. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) memperingatkan, bakal ada serbuan produk China akibat penerapan Zero ODOL (Over Dimension Overloaded) yang terlalu terburu-buru. Hal tersebut terjadi lantaran produk lokal yang tidak bisa bersaing akibat kebijakan Zero ODOL.
"Pak Ahmad Widjaja (Anggota Komite Industri Apindo) sudah ngitung ni kalau besok zero ODOL berlaku nih, ongkos logistiknya akan lebih murah dari China langsung datang Semarang. Waktu itu saya udah kasih hitung-hitungan, jadi waduh saya bilang seperti itu ya karena itu," kata Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani belum lama ini.
Hariyadi menegaskan, bahwa Apindo bukan dalam posisi menolak kebijakan Zero ODOL. Dia melanjutkan, sejatinya pelaku usaha mendukung kebijakan tersebut, namun perlu sebuah masa transisi sebelum kebijakan zero ODOL benar-benar diterapkan 100%.
Dia juga mengaku telah menyampaikan usulan Apindo terkait masa transisi kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyampaikan bahwa pengusaha tidak bisa serta merta dilarang dan dipaksa mengikuti Zero ODOL.
"Pasti chaos dan itu pasti yang namanya sopir truk, pengusaha truk, yang punya barang ngamuk semua," katanya.
Sebelumnya Pengamat transportasi, Suripno mengusulkan, agar kebijakan ini menyeting ulang kebijakan zero odol ini distop, karena persoalannya sangat kompleks, sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pendekatan yang hanya didasarkan pada penegakan hukum tidak akan berhasil bila tidak diimbangin dengan manfaat yang dirasakan semua pihak.
Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini mengatakan, ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. "Jadi penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur," ujarnya.
Jadi, kata Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Sistem Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ini, kebijakan Zero ODOL ini lebih baik dihentikan dulu.
"Berhenti dulu, ditata dulu programnya. Setelah tertata terkoordinasikan dengan baik. Jadi, pemerintah harus bisa mengusahakan bagaimana agar kebijakan ini dapat dikondisikan supaya orang melanggar itu tidak usah harus ditindak dulu baru sadar, tapi dia sendiri merasa bahwa ODOL itu merugikan dari sisi hitung-hitungan bisnis," tukasnya.
"Pak Ahmad Widjaja (Anggota Komite Industri Apindo) sudah ngitung ni kalau besok zero ODOL berlaku nih, ongkos logistiknya akan lebih murah dari China langsung datang Semarang. Waktu itu saya udah kasih hitung-hitungan, jadi waduh saya bilang seperti itu ya karena itu," kata Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani belum lama ini.
Hariyadi menegaskan, bahwa Apindo bukan dalam posisi menolak kebijakan Zero ODOL. Dia melanjutkan, sejatinya pelaku usaha mendukung kebijakan tersebut, namun perlu sebuah masa transisi sebelum kebijakan zero ODOL benar-benar diterapkan 100%.
Dia juga mengaku telah menyampaikan usulan Apindo terkait masa transisi kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyampaikan bahwa pengusaha tidak bisa serta merta dilarang dan dipaksa mengikuti Zero ODOL.
"Pasti chaos dan itu pasti yang namanya sopir truk, pengusaha truk, yang punya barang ngamuk semua," katanya.
Sebelumnya Pengamat transportasi, Suripno mengusulkan, agar kebijakan ini menyeting ulang kebijakan zero odol ini distop, karena persoalannya sangat kompleks, sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pendekatan yang hanya didasarkan pada penegakan hukum tidak akan berhasil bila tidak diimbangin dengan manfaat yang dirasakan semua pihak.
Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini mengatakan, ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. "Jadi penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur," ujarnya.
Jadi, kata Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Sistem Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ini, kebijakan Zero ODOL ini lebih baik dihentikan dulu.
"Berhenti dulu, ditata dulu programnya. Setelah tertata terkoordinasikan dengan baik. Jadi, pemerintah harus bisa mengusahakan bagaimana agar kebijakan ini dapat dikondisikan supaya orang melanggar itu tidak usah harus ditindak dulu baru sadar, tapi dia sendiri merasa bahwa ODOL itu merugikan dari sisi hitung-hitungan bisnis," tukasnya.
Lihat Juga :
