Pertanyakan Impor Kereta Bekas, Wakil Ketua Komisi VII: Kendaraan untuk Pejabat Baru, Masa untuk Rakyat kok Bekas?

JAKARTA - Polemik rencana impor PT Kereta Commuter Indonesia ( KCI ) untuk mendatangankan kereta bekas dari Jepang sebagai pengganti 10 rangkaian KRL Jabodetabek pada 2023 ini, dan 16 rangkaian di tahun depan mendapat sorotan dari Komisi VII .



“Ini tidak sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengutamankan penggunaan industri dalam negeri. Kita punya BUMN produsen kereta PT INKA, bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari Jepang,” ungkap Bambang Haryadi, politisi Gerindra, dikutip Rabu (1/3/2023).

“Ini kendaraan umum untuk rakyat, seharusnya berikan yang terbaik, ternyaman dan teraman. Masa pengadaan kendaran untuk para pejabat aja baru, kok kendaraan umum untuk rakyat dibelikan rongsokan. Ironis sekali,” tambah Wakil Ketua Komisi VII itu.

Bambang kemudian mendukung langkah Kementerian Perindustrian yang belum menyetujui importasi kereta bekas tersebut. Pasalnya, kereta itu harus dikaji dari semua aspek keamanan, kelayakan dan juga aspek teknis lainnya karena merupakan barang bekas.

"Jangan sampai baru dipakai sebulan sudah mogok, namanya barang bekas,” seloroh Bambang.

Bambang juga mempertanyakan kenapa PT KCI tidak memaksimalkan produksi PT INKA yang notabene perusahaan negara dengan cara memesan secara jauh-jauh hari. Padahal PT KCI sudah mengetahui kebutuhan untuk KRL Jabodetabek jatuh tempo tahun ini dan tahun depan.

"Kok PT KCI yang juga BUMN lebih ngotot impor kereta bekas dari Jepang yang sudah berusia 28 tahun,” katanya.



“Pantesan Presiden Jokowi sampai gemas dengan kebiasaan impor barang, yang sebenarnya di Indonesia sendiri sudah diproduksi bahkan sudah dipakai negara lain. Dan saya lihat dari website PT INKA produknya sudah dipakai Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia, dan juga LRT Jabodetabek,” pungkas Bambang.