Blokir Anggaran, Anak Buah Sri Mulyani Ingatkan Kementerian Jangan Nafsu Belanja

JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa kebijakan auto adjustment (AA) atau pemblokiran anggaran kementerian/lembaga (K/L) baru diperkenalkan di tahun ketiga pandemi Covid-19. Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan ini berbeda dengan refocusing di tahun pertama dan kedua.



"Refocusing adalah pemotongan anggaran K/L ditarik ke bendahara umum negara untuk yang lain, seperti untuk vaksinasi, beli vaksin, klaim kesehatan pasien, bansos, perlinsos, juga menggerakkan dan menghidupkan sektor usaha yang tertekan," jelas Isa saat media briefing di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Kebijakan ini disebut refocusing karena K/L yang tadinya punya ide untuk kegiatan mereka, dikontrol secara sentralistik untuk prioritas pandemi. Ini yang membuat banyak K/L lumpuh, tidak bisa melakukan aktivitasnya.

"Makanya kita perbaiki dengan masukan dari Banggar DPR, jangan diambil dari K/L anggarannya, dibiarkan saja di K/L, tapi K/L diminta untuk menahan diri, tidak langsung belanja yang belum tentu punya urgensi yang tinggi," ungkap Isa.

Berkaca pada tahun 2022 kemarin, masih harus ada antisipasi meledaknya Covid-19 misalnya, dan tahun ini pun masih mengantisipasi, meski sudah ada relaksasi yang lebih luas seperti tak ada lagi PPKM. Namun, dia menekankan bahwa perlu dilihat kondisi nanti setelah Idul Fitri.

"Bagaimana kita switching anggaran tersebut untuk anggaran tak terduga. Pendekatan berbeda, kita tidak ambil anggaran K/L, kita hanya minta mereka tahan diri, tidak buru-buru belanja karena masih harus antisipasi ketidakpastian. Setidak-tidaknya sampai semester I tahan diri, jangan bernafsu belanja," tegas Isa.

Dia mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi pembelajaran yang baik, karena K/L bisa memilih mana belanja yang urgent atau darurat dilakukan sejak awal tahun, mana yang bisa ditahan. Hal ini, lanjut dia, sudah terjadi melalui prioritisasi.

"Namun diprakteknya di 2022 ada urgensi berbeda. Contoh paling jelas adalah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang harus diantisipasi dengan cepat karena menghadapi Lebaran. Maka Kementerian Pertanian (Kementan) contohnya, meminta izin untuk memakai anggaran penanganan PMK. Maka mereka diizinkan melakukan perubahan, dari semula buat kegiatan A misalnya, dipakai buat menangani PMK dan juga kompensasi petani peternak," jelas Isa.

Ini mengubah purpose atau tujuan dari anggaran mereka menjadi aktivitas penanganan wabah PMK. Karena kedaruratannya di Juni 2022 sudah ada relaksasi tanpa harus menunggu semester II.

"Ada kasus tertentu karena urgensi dahsyat, tapi umumnya kita akan mempertimbangkan relaksasi pada semester II. Ternyata di perjalanannya ada repurposing, anggaran buat A, tapi digunakan untuk sesuatu yang lebih urgent. Dalam hal ini, Presiden maupun di sidang kabinet, bisa saja muncul kebutuhan urgent baru pelaksanaannya, dan ini bisa meminta K/L repurpose anggarannya," tambah Isa.

Dia menegaskan kembali bahwa automatic adjustment itu bukan pemotongan seperti di tahun 2020 dan 2021, tetapi pemblokiran anggaran untuk membuat simpanan, mengantisipasi kondisi yang urgent. "Kalau terjadi urgent, ya terpaksa ada repurpose. Kalau tidak, maka akan dilakukan sesuai tujuan semula untuk dijalankan pada semester II sesuai tujuan awal," sambungnya.

Tahun lalu, Isa menceritakan bahwa ada beberapa K/L yang memutuskan tidak melakukan repurposing. Tetapi, ini tidak berarti mereka menjadi lumpuh atau tidak berkinerja. Ini mengindikasikan bahwa masih ada sebagian anggaran yang diperlukan, tapi ada juga anggaran yang sampai akhir tahun masih ada, dan tidak dipakai, sampai akhirnya benar-benar tidak digunakan.



"Sampai ditanya, kenapa gak digunakan? Tapi jawabnya 'ga jadi', ini berarti ada K/L yang gak benar-benar butuh untuk kegiatan dan akhirnya anggaran tidak digunakan. Ini menjadi pelatihan membuat anggaran yang efektif, efisien, berkualitas, jadi semoga tahun ini tidak ada yang seperti itu, karena sudah lebih baik dalam perencanaan," pungkas Isa.