Penyaluran Pupuk Subsidi hingga Maret 2023 Capai 1,42 Juta Ton
Kamis, 09 Maret 2023 - 21:39 WIB
loading...
Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 1,42 juta ton pupuk bersubsidi telah disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dari Januari hingga 8 Maret 2023. Jumlah itu setara dengan 79,6% dari alokasi sampai dengan Maret 2023 sebesar 2,23 juta ton.
Baca juga: Lampaui Ketentuan Minimum, Ombudsman Pastikan Stok Pupuk Subsidi Melimpah
Total alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2023 sebesar 7,85 juta ton. Rinciannya, pupuk Urea 4,64 juta ton dan NPK 3,21 juta ton. Sedangkan rencana produksi Pupuk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,3 juta ton, baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal menyebutkan, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Pupuk bersubsidi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk urea dan NPK.
“Rinciannya, pupuk urea telah tersalurkan sebesar 840 ribu ton, sedangkan pupuk NPK telah tersalurkan sebesar 586 ribu ton,” jelas Gusrizal di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Pupuk bersubsidi, lanjutnya, hanya disalurkan kepada petani yang berhak sesuai kriteria dari Permentan No. 10 Tahun 2022. Petani yang tidak sesuai kriteria maka tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Adapun syarat untuk mendapat pupuk bersubsidi adalah wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare.
Selain itu, pupuk bersubsidi saat ini difokuskan pada 9 jenis komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao, dari yang sebelumnya ditujukan untuk sekitar 72 komoditas.
Sedangkan stok pupuk bersubsidi secara nasional pada tanggal 9 Maret 2023 tercatat sebesar 912 ribu ton. Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan stok minimum sebesar 340 ribu ton.
Pupuk Indonesia, dikatakan Gusrizal, juga memiliki layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WA 0811 9918 001. Melalui layanan pelanggan, Pupuk Indonesia akan menampung keluhan terkait pupuk bersubsidi baik dari ketersediaan, harga, maupun kualitas.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan bahwa dirinya sering mendapat keluhan petani di desa tentang pupuk bersubsidi. Jokowi juga menyebutkan bahwa saat ini seluruh negara di dunia sedang kesulitan mendapatkan bahan baku pupuk karena perang Rusia-Ukraina. Suplai yang terganggu ini membuat harga pupuk naik.
Menjawab keluhan tersebut, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas produksi pupuk dalam negeri. Bulan Februari 2023, Jokowi baru saja meresmikan pabrik pupuk NPK milik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar 500 ribu ton. Di kesempatan yang sama, PIM juga mengoperasikan kembali pabrik PIM 1 dengan kapasitas 570 ribu ton urea, sekaligus melengkapi pabrik PIM-2 yang juga berkapasitas 570 ribu ton urea.
Baca juga: Rusia Balas Dendam, Gempur Ukraina dengan 81 Rudal
Selain itu, pemerintah juga berencana akan mendirikan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Proyek tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca juga: Lampaui Ketentuan Minimum, Ombudsman Pastikan Stok Pupuk Subsidi Melimpah
Total alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2023 sebesar 7,85 juta ton. Rinciannya, pupuk Urea 4,64 juta ton dan NPK 3,21 juta ton. Sedangkan rencana produksi Pupuk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,3 juta ton, baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal menyebutkan, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Pupuk bersubsidi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk urea dan NPK.
“Rinciannya, pupuk urea telah tersalurkan sebesar 840 ribu ton, sedangkan pupuk NPK telah tersalurkan sebesar 586 ribu ton,” jelas Gusrizal di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Pupuk bersubsidi, lanjutnya, hanya disalurkan kepada petani yang berhak sesuai kriteria dari Permentan No. 10 Tahun 2022. Petani yang tidak sesuai kriteria maka tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Adapun syarat untuk mendapat pupuk bersubsidi adalah wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare.
Selain itu, pupuk bersubsidi saat ini difokuskan pada 9 jenis komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao, dari yang sebelumnya ditujukan untuk sekitar 72 komoditas.
Sedangkan stok pupuk bersubsidi secara nasional pada tanggal 9 Maret 2023 tercatat sebesar 912 ribu ton. Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan stok minimum sebesar 340 ribu ton.
Pupuk Indonesia, dikatakan Gusrizal, juga memiliki layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WA 0811 9918 001. Melalui layanan pelanggan, Pupuk Indonesia akan menampung keluhan terkait pupuk bersubsidi baik dari ketersediaan, harga, maupun kualitas.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan bahwa dirinya sering mendapat keluhan petani di desa tentang pupuk bersubsidi. Jokowi juga menyebutkan bahwa saat ini seluruh negara di dunia sedang kesulitan mendapatkan bahan baku pupuk karena perang Rusia-Ukraina. Suplai yang terganggu ini membuat harga pupuk naik.
Menjawab keluhan tersebut, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas produksi pupuk dalam negeri. Bulan Februari 2023, Jokowi baru saja meresmikan pabrik pupuk NPK milik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar 500 ribu ton. Di kesempatan yang sama, PIM juga mengoperasikan kembali pabrik PIM 1 dengan kapasitas 570 ribu ton urea, sekaligus melengkapi pabrik PIM-2 yang juga berkapasitas 570 ribu ton urea.
Baca juga: Rusia Balas Dendam, Gempur Ukraina dengan 81 Rudal
Selain itu, pemerintah juga berencana akan mendirikan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Proyek tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
(uka)
Lihat Juga :
