Erick Thohir Ubah Depo Pertamina Plumpang Jadi Pabrik Oli
Jum'at, 10 Maret 2023 - 11:27 WIB
loading...
Depo Pertamina Plumpang akan diubah menjadi pabrik oli. Foto/ArifJulianto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN akan mengubah Depo Pertamina Plumpang , di Tanah Merah, Jakarta Barat, menjadi pabrik lubricant. Menteri BUMN, Erick Thohir , memastikan terminal BBM itu nantinya dikonversi menjadi ekosistem Lubricant, salah satu produknya berupa pelumas.
Baca juga: Gali Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Polisi Periksa 24 Saksi
Menurut Erick, lubricant jauh lebih aman lantaran tidak memerlukan pipa penyalur seperti BBM. Selain itu, sifat pelumas juga tidak mudah terbakar jika terkena percikan api.
"Ada lubrikan, oli yang memang tidak memerlukan pipa seperti BBM, mungkin lebih aman. Jadi apa? Ekosistem untuk lubricant bisa dikembangkan di situ," ungkap Erick saat ditemui di GBK, dikutip Jumat (10/3/2023).
Rencana konversi ini akan segera dibahas bersama Komisi VI DPR RI. Pertamina pun dijadwalkan akan bertemu dengan lembaga legislatif dalam waktu dekat ini.
"Semua mesti ada hitungan bisnisnya, makanya Komisi VI akan memanggil Direksi Pertamina untuk memaparkan ini. Jadi jangan debat kusir yang tidak penting, pesan Presiden keselamatan rakyat harus diprioritaskan," katanya.
Hingga 2024, Depo Pertamina Plumpang masih akan terus beroperasi. Proses ini tetap berjalan hingga nantinya direlokasi ke tanah milik PT Pelindo (Persero). Erick mengatakan persiapan lokasi baru akan dibangun.
"Kalau pemindahan itu perlu waktu, Pelindo harus bikin tanahnya dulu, itu mungkin baru 2024, lalu Plumpang ditinggalkan? tidak," ucap dia.
Erick menjelaskan 152 hektare (ha) tanah di Plumpang merupakan aset Pertamina. Namun, isu sengketa sudah mencuat sejak 1990-an antara masyarakat dan BUMN di sektor minyak dan gas bumi itu (migas).
Masalah itu pun belum tuntas hingga saat ini. Karena itu, Kementerian BUMN memerlukan bantuan Pemerintah DKI Jakarta agar bisa menuntaskan perkara yang dimaksud.
Baca juga: Dirut Bulog Pensiun 2 Bulan Lagi, Erick Thohir Buka Suara Soal Pengganti Buwas
"Bahwa Plumpang kawasan tanah Pertamina, ada black and white-nya, 152 hektare. Tetapi sejak tahun 90-an itu tentu ada isu tanah antara masyarakat dan Pertamina, yang itu perlu bantuan pemerintah daerah, gak bisa Pertamina," tuturnya.
Baca juga: Gali Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Polisi Periksa 24 Saksi
Menurut Erick, lubricant jauh lebih aman lantaran tidak memerlukan pipa penyalur seperti BBM. Selain itu, sifat pelumas juga tidak mudah terbakar jika terkena percikan api.
"Ada lubrikan, oli yang memang tidak memerlukan pipa seperti BBM, mungkin lebih aman. Jadi apa? Ekosistem untuk lubricant bisa dikembangkan di situ," ungkap Erick saat ditemui di GBK, dikutip Jumat (10/3/2023).
Rencana konversi ini akan segera dibahas bersama Komisi VI DPR RI. Pertamina pun dijadwalkan akan bertemu dengan lembaga legislatif dalam waktu dekat ini.
"Semua mesti ada hitungan bisnisnya, makanya Komisi VI akan memanggil Direksi Pertamina untuk memaparkan ini. Jadi jangan debat kusir yang tidak penting, pesan Presiden keselamatan rakyat harus diprioritaskan," katanya.
Hingga 2024, Depo Pertamina Plumpang masih akan terus beroperasi. Proses ini tetap berjalan hingga nantinya direlokasi ke tanah milik PT Pelindo (Persero). Erick mengatakan persiapan lokasi baru akan dibangun.
"Kalau pemindahan itu perlu waktu, Pelindo harus bikin tanahnya dulu, itu mungkin baru 2024, lalu Plumpang ditinggalkan? tidak," ucap dia.
Erick menjelaskan 152 hektare (ha) tanah di Plumpang merupakan aset Pertamina. Namun, isu sengketa sudah mencuat sejak 1990-an antara masyarakat dan BUMN di sektor minyak dan gas bumi itu (migas).
Masalah itu pun belum tuntas hingga saat ini. Karena itu, Kementerian BUMN memerlukan bantuan Pemerintah DKI Jakarta agar bisa menuntaskan perkara yang dimaksud.
Baca juga: Dirut Bulog Pensiun 2 Bulan Lagi, Erick Thohir Buka Suara Soal Pengganti Buwas
"Bahwa Plumpang kawasan tanah Pertamina, ada black and white-nya, 152 hektare. Tetapi sejak tahun 90-an itu tentu ada isu tanah antara masyarakat dan Pertamina, yang itu perlu bantuan pemerintah daerah, gak bisa Pertamina," tuturnya.
(uka)
Lihat Juga :
