Meneropong Prospek Bisnis Properti di Tengah Ketidakpastian Global
Selasa, 14 Maret 2023 - 16:51 WIB
loading...
Prospek bisnis properti masih memiliki harapan di tahun ini. Foto/tangkapanlayar
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kredit properti , PT Bank Cental Asia (BCA) Tbk BCA terus melakukan akselerasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi digital. Upaya tersebut membuahkan hasil menggembirakan.
Baca juga: Sektor Properti Tetap Jadi Primadona, Begini Strategi Industri di 2023
Kinerja kredit pemilikan rumah ( KPR ) BCA mampu tumbuh sangat baik. Sejak optimalisasi layanan melalui digital, portofolio KPR BCA meningkat signifikan dari Rp52,9 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp87,9 triliun di tahun 2018.
"Jadi, sejak pemanfaatan digitalisasi, portofolio KPR BCA tumbuh dengan sehat dan dengan cepat," Haryanto T. Budiman, Managing Director-Consumer Banking BCA dalam diskusi URBAN FORUM BANKING & PROPERTY OUTLOOK 2023, yang digelar secara daring pada Selasa (14/3/2023).
Bahkan, lanjut Haryanto, dalam tiga tahun terakhir, periode 2020-2022, kredit KPR BCA terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak lain adalah hasil dari proses digitaliasi yang terjadi.
Pemanfaatan digitalisasi juga dilakukan dengan menggunakan website rumahsaya.bca.co.id. Di situs ini banyak dijelaskan cara membeli dan memilih properti di daerah-daerah tertentu. Kemudian juga ada penjelasan-penjelasan mengenai simulasi KPR.
"Di situs ini juga bisa dilakukan konsultasi dengan tim BCA, bisa dilihat juga harga rumahnya, dan bisa diketahui juga apakah lokasi bisa dijangkau dengan transportasi publik," ujar Heryanto.
Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, mengatakan seluruh lembaga internasional memiliki konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 akan melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Entitas swasta memiliki proyeksi yang lebih pesimistis dibandingkan dengan lembaga multilateral, mengindikasikan bahwa pasar lebih khawatir terhadap kondisi tahun 2023.
"Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak mungkin dihindari. Akan tetapi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kondisi berbagai negara lain. Indonesia masih mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas energi, dan pada saat yang sama sektor manufaktur masih dalam proses ekspansif walaupun menunjukkan tren penurunan," tutur Heliantopo.
Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, hanya mencapai 2,99% di tahun 2022. "Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48% di tahun yang sama, atau India yang sudah mencapai 6,58%,” papar Heliantopo.
Walaupun demikian, kilahnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Untuk itu, Heliantopo memberikan lima pesan utama terkait kondisi makroekonomi dan pembiayaan perumahan. Pertama, ketidakpastian global masih tinggi.
Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar. Keempat, BPD dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR. Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan di industri properti tentunya harus melihat upaya yang harus dilakukan agar kondisi bisnis aman, terjaga, dan terkendali.
Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga dan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK. Kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga, jadi masih mengacu pada harga lama.
“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk menjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,” ujar Risma.
Tahun ini, kata Risma, serapan rumah pada Januari-Februari juga tidak optimal. Ini bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.
“Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer, dan OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan,” tuturnya.
Founder and CEO Epic Property M. Gali Ade Nofrans menjelaskan peluang industri properti di 2023. Antara lain, pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga properti di Jabodetabek. Kemudian, pencarian properti kelas menengah atas meningkat dan kebutuhan penerapan teknologi baru dalam bidang properti.
"Peluang lainnya adalah respons terhadap kebijakan subsidi terkait properti dari pemerintah, hal ini didasarkan survei bahwa 43% responden berencana mempercepat rencana beli rumah karena subsidi PPN. 35% mengincar rumah dengan harga lebih tinggi karena subsidi PPN, dan baru 17% responden yang merasakan manfaat rumah subsidi," kata Nofrans.
Ia pun berharap pemerintah memberikan insentif pajak berupa pelonggaran uang muka kredit pemilikan properti hingga nol persen serta pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga sebesar 50%.
Baca juga: KRL Gangguan, Mahasiswi: Ya Allah Tolong, Mau Ada Kelas di Kampus
"Selain itu pemerintah pun diharapkan memberikan kemudahan perizinan proses transaksi & sosialisasi, serta dari sektor perbankan diharapkan ada promo bunga KPR dengan kemudahan skema bayar," pungkas Nofrans.
Baca juga: Sektor Properti Tetap Jadi Primadona, Begini Strategi Industri di 2023
Kinerja kredit pemilikan rumah ( KPR ) BCA mampu tumbuh sangat baik. Sejak optimalisasi layanan melalui digital, portofolio KPR BCA meningkat signifikan dari Rp52,9 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp87,9 triliun di tahun 2018.
"Jadi, sejak pemanfaatan digitalisasi, portofolio KPR BCA tumbuh dengan sehat dan dengan cepat," Haryanto T. Budiman, Managing Director-Consumer Banking BCA dalam diskusi URBAN FORUM BANKING & PROPERTY OUTLOOK 2023, yang digelar secara daring pada Selasa (14/3/2023).
Bahkan, lanjut Haryanto, dalam tiga tahun terakhir, periode 2020-2022, kredit KPR BCA terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak lain adalah hasil dari proses digitaliasi yang terjadi.
Pemanfaatan digitalisasi juga dilakukan dengan menggunakan website rumahsaya.bca.co.id. Di situs ini banyak dijelaskan cara membeli dan memilih properti di daerah-daerah tertentu. Kemudian juga ada penjelasan-penjelasan mengenai simulasi KPR.
"Di situs ini juga bisa dilakukan konsultasi dengan tim BCA, bisa dilihat juga harga rumahnya, dan bisa diketahui juga apakah lokasi bisa dijangkau dengan transportasi publik," ujar Heryanto.
Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, mengatakan seluruh lembaga internasional memiliki konsensus bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 akan melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Entitas swasta memiliki proyeksi yang lebih pesimistis dibandingkan dengan lembaga multilateral, mengindikasikan bahwa pasar lebih khawatir terhadap kondisi tahun 2023.
"Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak mungkin dihindari. Akan tetapi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kondisi berbagai negara lain. Indonesia masih mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas energi, dan pada saat yang sama sektor manufaktur masih dalam proses ekspansif walaupun menunjukkan tren penurunan," tutur Heliantopo.
Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, hanya mencapai 2,99% di tahun 2022. "Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48% di tahun yang sama, atau India yang sudah mencapai 6,58%,” papar Heliantopo.
Walaupun demikian, kilahnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Untuk itu, Heliantopo memberikan lima pesan utama terkait kondisi makroekonomi dan pembiayaan perumahan. Pertama, ketidakpastian global masih tinggi.
Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar. Keempat, BPD dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR. Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan di industri properti tentunya harus melihat upaya yang harus dilakukan agar kondisi bisnis aman, terjaga, dan terkendali.
Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga dan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK. Kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga, jadi masih mengacu pada harga lama.
“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk menjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,” ujar Risma.
Tahun ini, kata Risma, serapan rumah pada Januari-Februari juga tidak optimal. Ini bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.
“Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer, dan OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan,” tuturnya.
Founder and CEO Epic Property M. Gali Ade Nofrans menjelaskan peluang industri properti di 2023. Antara lain, pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga properti di Jabodetabek. Kemudian, pencarian properti kelas menengah atas meningkat dan kebutuhan penerapan teknologi baru dalam bidang properti.
"Peluang lainnya adalah respons terhadap kebijakan subsidi terkait properti dari pemerintah, hal ini didasarkan survei bahwa 43% responden berencana mempercepat rencana beli rumah karena subsidi PPN. 35% mengincar rumah dengan harga lebih tinggi karena subsidi PPN, dan baru 17% responden yang merasakan manfaat rumah subsidi," kata Nofrans.
Ia pun berharap pemerintah memberikan insentif pajak berupa pelonggaran uang muka kredit pemilikan properti hingga nol persen serta pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga sebesar 50%.
Baca juga: KRL Gangguan, Mahasiswi: Ya Allah Tolong, Mau Ada Kelas di Kampus
"Selain itu pemerintah pun diharapkan memberikan kemudahan perizinan proses transaksi & sosialisasi, serta dari sektor perbankan diharapkan ada promo bunga KPR dengan kemudahan skema bayar," pungkas Nofrans.
(uka)
Lihat Juga :
