Pos Indonesia Siap Distribusikan Logistik Pemilu 2024

JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) kembali menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Untuk mewujudkan pemilu berjalan lancar dan tepat waktu, Pos Indonesia menyiapkan sejumlah strategi.

“Pos Indonesia punya pengalaman logistik pemilu sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024. Dengan semua pengalaman tersebut kita akan improve terutama di teknologi,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/3/2023).

Pos Indonesia, kata Faizal, akan mengintegrasikan teknologi yang dimilikinya dengan Silog (Sistem Informasi Logistik), sehingga semua distribusi oleh Pos Indonesia dapat terpantau, ada tracing dan tracking. “Ada dashboard realtime yang kita siapkan sehingga terpantau tepat jumlah, tepat waktu. Termasuk saat mengembalikan dari TPS ke tempat penghitungan suara,” kata Faizal.

(Baca juga:Pos Indonesia Luncurkan Nomor Halo Pos Baru)

Tak hanya sistem yang mumpuni, Pos Indonesia juga diperkuat sumber daya yang tersebar hingga pelosok nusantara. Diketahui, Pos Indonesa memiliki 4.800 Kantorpos yang tersebar di kecamatan se-Indonesia, termasuk wilayah 3T (terpencil, tertinggal, terdepan).

Untuk armada, BUMN tertua di Indonesia ini punya 4.800 Kantorpos yang tersebar di seluruh kecamatan sehingga bisa sangat dekat dengan tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke daerah 3T dengan segala tantangan dan keterbatasan. “Jangan bayangkan Indonesia seperti Jakarta atau Pulau Jawa, logistiknya harus diseberangkan lewat laut, sungai, hutan, perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Faizal.

Pemilu 2024 yang telah ditetapkan pemerintah akan dijalankan secara serentak, juga menjangkau WNI yang berada di luar negeri. Soal ini, Pos Indonesia optimistis distribusi logistik pemilu akan berjalan lancar, mengingat Pos Indonesia memiliki kerja sama dengan pos di seluruh dunia, melalui Union Postale Universal (UPU).

“Kami bekerja sama dengan 192 Pos di seluruh dunia, 228 negara. Jadi hampir tidak ada WNI di luar negeri yang tidak bisa kita jangkau. Berdasarkan pengalaman, kami biasanya juga dilibatkan dalam pengiriman kotak suara melibatkan Kedutaan Besar, termasuk mengembalikan surat suara ke Indonesia,” tuturnya.

(Baca juga:Perluas Market Internasional, Pos Indonesia Luncurkan Pos Migran Indonesia)

Terkait peta jalur distribusi, Faizal mengatakan telah mengantongi data yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Hanya saja, tak dipungkiri terjadi pembaruan peta jalur distribusi yang mesti dikoordinasikan lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). “Kami akan sesuaikan dengan kapabilitas. Kami punya sistem List Cost Routine. Ada rute terpendek, teroptimal, dengan cost paling murah,” katanya.

Faizal memberikan catatan terkait pengiriman logistik pemilu, terutama untuk mencegah rusaknya surat suara dalam pengiriman di wilayah 3T. Untuk wilayah rawan bencana, Pos Indonesia mempunyai strategi khusus. Setiap pengiriman logistik pemilu ditemani oleh anggota TNI/Polri, yang mana mengikuti prosedur keselamatan yang mereka tetapkan.

“Karena ini pekerjaan sehari-hari, kita mengantar dokumen, barang ke daerah-daerah terpencil. Teman-teman pos di daerah sudah tahu waktunya (air laut) surut, maka tidak bisa jalan atau waktu pasang. Misalkan sudah tahu waktunya mereka mengirimkan lebih awal, dari pada terlambat lebih baik datang dari awal,” paparnya.

Pos Indonesia sudah berpengalaman mengirimkan bantuan kepada 20 juta penerima di seluruh Indonesia yang tersebar di daerah 3T. Dalam pengiriman bantuan tersebut, kadang mengalami masalah dengan alam. Ada juga risiko perahu terbalik dan lainnya.

(Baca juga:Jokowi Minta KPU Pakai Logistik Pemilu Produk Dalam Negeri)

“Hal ini perlu dibicarakan dengan KPU untuk meminimalkan risiko basah, hujan, atau perahu terbalik, sehingga logistik pemilu tetap terjaga kering. Sehingga aman saat dikirim dan dikembalikan karena (untuk) kemasan, yang memikirkan KPU,” ucapnya.

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya tengah memetakan jalur logistik pemilu. Untuk memetakan jalur logistik pemilu, basis datanya adalah berapa jumlah pemilih yang nanti disesuaikan dengan jumlah surat suara dan berapa tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami sedang proses. Seluruh provinsi, kabupaten/kota, sudah kami instruksikan membuat peta jalur distribusi logistik. Titik tempat pendistribusian dari penyedia jasa hingga ke kabupaten/kota jalurnya harus tepat karena Indonesia sangat luas, terdiri dari banyak pulau, termasuk juga tantangan cuaca. Dengan demikian kami bisa mendistribusikan sesuai prinsip distribusi logistik, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu,” kata Yulianto.

Yulianto juga menyebutkan mereka menggunakan Sistem Informasi Logististik (Silog) untuk memantau alur pendistribusian logistik pemilu. “Kami akan menggunakan Silog untuk mengawal seluruh proses mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga alur distribusi bisa dipantau,” kata Yulianto.

Selain bermitra dengan Pos Indonesia, KPU juga melibatkan banyak pihak dalam pengadaan dan distribusi logisik pemilu. Untuk pengadaan, KPU menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga proses pengadaan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan regulasi pengadaan barang/jasa. Sementara untuk distribusi KPU menggandeng TNI/Polri, maupun perusahaan yang mendukung proses distribusi logistik hingga sampai di TPS.

Anggota Bawaslu Herwyn J.N Malonda mengatakan pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu juga penting dilakukan. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan memilih.

Menurut Herwyn, ada dua hal penting mengenai pemetaan kerawanan distribusi logistik di index pra pemilu dan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2018. “Kendala Pemilu 2019 ada lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan yang berimplikasi terhadap kedatangan pemilih ke TPS. Semua itu menjadi catatan Bawaslu untuk pemilu ke depan, agar tepat jumlah, tepat sasaran seperti disampaikan pihak KPU,” katanya.

Adapun kerawanan yang kemungkinan dihadapi penyelenggara pemilu yaitu ketidaksesuaian desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi; kebutuhan terhadap pemilih disabilitas; jumlah surat suara tidak melebihi jumlah pemilih agar tidak bermasalah di kemudian hari, termasuk menjaga kerahasiaan surat suara.

“Indonesia ini wilayah kepulauan. Ada delapan provinsi di wilayah kepulauan. Waktu pelaksanaan pemilu 2024 adalah pada 14 Februari. Cuacanya tidak menunjang. Ini harus diprediksikan kapan pengadaan logistiknya, terutama untuk wilayah Indonesia timur. Termasuk kotak suara, surat suara, bilik suara dan logistik penunjang lainnya. Sehingga jangan lagi ada diundur jadwal pemungutan suara karena akan menggeser waktu penghitungan suara bisa terjadi di hari berikutnya,” ucap Herwyn.

Pihak Bawaslu mengakui telah mempunyai peta kerawanan. KPU juga menyampaikan kepada Bawaslu tentang titik-titik rawan yang perlu diantisipasi terkait misalnya melalui proses pengadaan saja apakah proses pengadaan itu sesuai spesifikasi, terutama juga terkait bagaimana menjamin kerahasiaan misalnya surat suara, seperti kode.

Berikutnya, rangkaian proses di percetakan yang bisa mungkin terjadi dalam titik-titik rawan perlu menjadi perhatian. Pentingnya perusahaan percetakan menjaga kerahasiaan dari surat suara hingga keamanan dan keutuhan surat suara, sesuai pasal 345 ayat 267.

Pos Indonesia sudah siap menjalankan amanah untuk pendistribusian logistik Pemilu. “Kami sebagai salah satu mitra KPU tentu akan mendukung seluruh rencana KPU dalam distribusi logistik ini, termasuk keamanan dan mungkin juga perlu ada asuransi nantinya, apabila terjadi risiko-risiko yang di luar risiko alam, risiko cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tentu saja harus kita antisipasi bersama. Namun Pos Indonesia sebagaimana Pemilu sebelumnya, siap untuk mendukung Pemilu (sebagai) agenda nasional,” pungkas Faizal.