Bangun IKN Nusantara, Menteri Basuki: Renovasi Jakarta Lebih Mahal

JAKARTA - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan timur dikarenakan tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif, dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.



Menurut Basuki, biaya renovasi Jakarta untuk menjadi kota yang ideal sebagai wajah ibu kota jauh lebih mahal ketimbang membangun Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Perkiraan kebutuhan dana untuk pembangunan IKN sendiri mencapai Rp600 triliun. Sebesar 20% atau sekitar Rp120 triliun dari total kebutuhan dana tersebut didanai oleh APBN.

Dia menjelaskan daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi, dan lain-lain.

"Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, pemerintah juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar Basuki dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Sabtu (18/3/2023).

Mengusung konsep Future Smart Forest City, pembangunan IKN Nusantara seluas 256.000 ha. Pada tahap awal 2022-2024 fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25%) dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.

Kemudian sisanya, 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari APBN.

"Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jalan logistik, kantor kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20% dengan total sekitar 50 proyek konstruksi," sambung Menteri Basuki.



Menurutnya dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya.