Kepala PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun: Kesalahannya Itu Diterjemahkan di Kemenkeu
Selasa, 21 Maret 2023 - 18:58 WIB
loading...
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan duduk perkara soal transaksi Rp349 Triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa informasi yang beredar soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun ada di Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) adalah tidak tepat. Menurut Ivan, transaksi tersebut terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.
Baca juga: Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Kepala PPATK: Jika Tidak TPPU, Tak Akan Kami Sampaikan
"Itu kebanyakan terkait dengan kasus ekspor impor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor, bisa ada lebih dari Tp100 triliun, Rp40 triliun," kata Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (21/3/2023).
"Jadi Rp349 triliun itu bukan (di Kemenkeu). Kita tidak semua bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kemenkeu," tambahnya.
Ivan mengatakan, terdapat tiga unsur dalam temuan PPATK. Pertama, LHA (laporan hasil analisis) yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan oknum.
Kemudian kedua, ada LHA yang terkait oknum dan institusinya, semisalnya kasus ekspor-impor dan perpajakan, serta hukum yang terlibat. Ketiga, PPATK tidak menemukan oknumnya tapi menemukan tindak pidana asalnya.
Ivan kemudian menegaskan jika ada laporan yang diserahkan ke Kemenkeu, bukan berarti tindak pidananya ada di kementerian itu. Penyerahan laporan Kemenkeu hanya terkait dengan penyidik asal.
"Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan, kejadian tindak pidananya di Kementerian Keuangan," tambahnya.
Ivan lantas mencontohkan bahwa ketika pihaknya menyerahkan kasus adanya tindak pidana korupsi ke KPK. Bukan tentang orang KPK-nya, tapi lebih kepada ke penyidik tindak pindana pencucian yang asalnya adalah KPK.
Begitu pula ketika pihaknya menyerahkan laporan terkait kasus narkotika kepada BNN, bukan berarti ada tindak pidana narkotika di BNN. Itu terkait dengan tugas BNN.
"Sama pada saat Bea Cukai atau Pajak, itu karena memang urusan kepabeanan impor ekspor itu bea cukai. Pasal 74 yang Yang Mulia bikin itu kan penjelasannya mengatakan Bea Cukai adalah penyidik tindak pidana asal. Kemudian perpajakan itu yang angkanya besar," katanya.
Baca juga: Keji! Oknum PNS di Batam Tega Cabuli 3 Anak Kandung
"Nah, oleh masyarakat ya kesalahan kami juga, literasi publik, kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya itu diterjemahkan di Kementerian Keuangan. Tidak, tidak begitu," pungkasnya.
Baca juga: Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Kepala PPATK: Jika Tidak TPPU, Tak Akan Kami Sampaikan
"Itu kebanyakan terkait dengan kasus ekspor impor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor, bisa ada lebih dari Tp100 triliun, Rp40 triliun," kata Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (21/3/2023).
"Jadi Rp349 triliun itu bukan (di Kemenkeu). Kita tidak semua bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kemenkeu," tambahnya.
Ivan mengatakan, terdapat tiga unsur dalam temuan PPATK. Pertama, LHA (laporan hasil analisis) yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan oknum.
Kemudian kedua, ada LHA yang terkait oknum dan institusinya, semisalnya kasus ekspor-impor dan perpajakan, serta hukum yang terlibat. Ketiga, PPATK tidak menemukan oknumnya tapi menemukan tindak pidana asalnya.
Ivan kemudian menegaskan jika ada laporan yang diserahkan ke Kemenkeu, bukan berarti tindak pidananya ada di kementerian itu. Penyerahan laporan Kemenkeu hanya terkait dengan penyidik asal.
"Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan, kejadian tindak pidananya di Kementerian Keuangan," tambahnya.
Ivan lantas mencontohkan bahwa ketika pihaknya menyerahkan kasus adanya tindak pidana korupsi ke KPK. Bukan tentang orang KPK-nya, tapi lebih kepada ke penyidik tindak pindana pencucian yang asalnya adalah KPK.
Begitu pula ketika pihaknya menyerahkan laporan terkait kasus narkotika kepada BNN, bukan berarti ada tindak pidana narkotika di BNN. Itu terkait dengan tugas BNN.
"Sama pada saat Bea Cukai atau Pajak, itu karena memang urusan kepabeanan impor ekspor itu bea cukai. Pasal 74 yang Yang Mulia bikin itu kan penjelasannya mengatakan Bea Cukai adalah penyidik tindak pidana asal. Kemudian perpajakan itu yang angkanya besar," katanya.
Baca juga: Keji! Oknum PNS di Batam Tega Cabuli 3 Anak Kandung
"Nah, oleh masyarakat ya kesalahan kami juga, literasi publik, kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya itu diterjemahkan di Kementerian Keuangan. Tidak, tidak begitu," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
