Badan Pangan Punya Misi Lain dari Penyaluran Bansos Telur kepada 1,46 Juta Masyarakat
loading...
Bansos telur tak hanya membantu masyarakat tapi juga peternak. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tak hanya akan menggelontorkan bantuan sosial ( bansos ) berupa beras 10 kg, tapi juga komoditas daging ayam dan telur. Hanya saja, sasaran bansos dua komoditas ini lebih spesifik kepada kelompok masyarakat dengan risiko stunting.
"Kelompok sasaran yang lebih spesifik, yaitu 1,46 juta kelompok masyarakat dengan risiko stunting berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pendistribusian bantuan pangan ini akan dikelola oleh BUMN Pangan ID Food," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, dikutip Senin (27/3/2023).
Dia menekankan, pendistribusian bansos ayam dan telur akan diupayakan sebelum Lebaran tiba. Penyerapannya akan dioptimalkan dari para peternak lokal.
"Sebelum Lebaran kita upayakan dan siapkan bantuan yang sama untuk komoditas ayam dan telur. Hasil produksi peternak ayam boiler dan petelur kita bantu penyerapannya, dan kita berikan ke keluarga risiko stunting. Jadi di hulu kita serap, di hilir kita berikan ke masyarakat yang lebih detail lagi, yaitu keluarga risiko stunting berdasarkan data dari BKKBN," urai Arief.
Badan Pangan optimistis kebijakan ini dapat membangun ekosistem yang terintegrasi karena sinergi hulu-hilir dapat terjaga. Di sisi hulu hasil produksi petani peternak dan nelayan dapat terserap melalui peran BUMN pangan sebagai offtaker, sementara di hilirnya berbagai program pemerintah seperti pengentasan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat tereksekusi dengan baik.
Arief juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam membangun sinergi hulu hilir tersebut dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi.
"Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pangan di daerahnya, sehingga masyarakat dapat melihat ada peran dari pemda masing-masing. Program-program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi yang dijalankan di daerah juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi daerah dan nasional," pungkas Arief.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
"Kelompok sasaran yang lebih spesifik, yaitu 1,46 juta kelompok masyarakat dengan risiko stunting berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pendistribusian bantuan pangan ini akan dikelola oleh BUMN Pangan ID Food," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, dikutip Senin (27/3/2023).
Dia menekankan, pendistribusian bansos ayam dan telur akan diupayakan sebelum Lebaran tiba. Penyerapannya akan dioptimalkan dari para peternak lokal.
"Sebelum Lebaran kita upayakan dan siapkan bantuan yang sama untuk komoditas ayam dan telur. Hasil produksi peternak ayam boiler dan petelur kita bantu penyerapannya, dan kita berikan ke keluarga risiko stunting. Jadi di hulu kita serap, di hilir kita berikan ke masyarakat yang lebih detail lagi, yaitu keluarga risiko stunting berdasarkan data dari BKKBN," urai Arief.
Badan Pangan optimistis kebijakan ini dapat membangun ekosistem yang terintegrasi karena sinergi hulu-hilir dapat terjaga. Di sisi hulu hasil produksi petani peternak dan nelayan dapat terserap melalui peran BUMN pangan sebagai offtaker, sementara di hilirnya berbagai program pemerintah seperti pengentasan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat tereksekusi dengan baik.
Arief juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam membangun sinergi hulu hilir tersebut dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi.
"Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pangan di daerahnya, sehingga masyarakat dapat melihat ada peran dari pemda masing-masing. Program-program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi yang dijalankan di daerah juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi daerah dan nasional," pungkas Arief.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(uka)
Explore More