Banyak Petani Tak Kebagian NPK Subsidi, Dirut Pupuk Indonesia: Harus Impor

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) mengaku masih banyak petani yang belum mendapatkan pupuk NPK bersubsidi. Padahal, NPK dengan kandungan unsur hara dibutuhkan untuk menyuburkan lahan sawah di sejumlah lokasi.

Menanggapi kondisi ini, Direktur Utama (Dirut) Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman mengatakan, impor NPK diperlukan untuk kebutuhan masa taman sejumlah komoditas pangan, salah satunya beras.

Namun, NPK yang didatangkan dari luar negeri tidak dialokasikan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi alias komersial. Artinya, petani hanya bisa memperoleh NPK ketika membelinya di warung Pupuk Indonesia.

"Impor (NPK) untuk pangan, untuk memenuhi sawah-sawah yang tidak kebagian pupuk subsidi, perlu NPK yang quick release juga kan, ya itu harus impor," tukasnya saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023).

Meski banyak lahan sawah belum memperoleh NPK bersubsidi, Bakir mengklaim pihaknya sudah memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan target pemerintah.

Pada tahun ini pemerintah menetapkan kebutuhan NPK bersubsidi sebesar 3,1 - 3,2 juta ton. Sementara, kapasitas produksi Pupuk Indonesia mencapai 3,5 juta ton.



Adapun keseluruhan pupuk bersubsidi yang ditargetkan pemerintah pada 2023 sebesar 9 juta ton. Jumlah ini terdiri dari pupuk Urea 5.570.330 ton, NPK 3.232.373 ton, serta NPK formula khusus (kakao) 211.003 ton. Angka tersebut lebih kecil dari total permintaan rata-rata nasional yang berada di kisaran 23 juta ton.

"Kalau subsidi pas, cukup untuk subsidi, nah sekarang kan kita juga punya program untuk non subsidi, emang semua sawah di Indonesia subsidi semua? kan nggak, lebih banyak juga yang nggak subsidi, NPK ini harus dipenuhi juga," bebernya.



"Kita menambah kapasitas terus, kalau tidak cukup juga, ya harus impor, dan pemerintah tidak mempermasalahkan kalau kita impor," pungkas Bakir.