DPR Sebut Kapasitas Produksi PI Sudah Penuhi Kebutuhan Pupuk Subsidi
Senin, 20 Maret 2023 - 22:02 WIB
loading...
DPR menyebut kapasitas produksi milik PT Pupuk Indonesia (Persero telah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah. Foto/MPI/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Indonesia (DPR-RI), Sudin, mengatakan kapasitas produksi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PI telah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah setiap tahunnya. Pada 2023, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 7,8 juta ton.
Sudin menjelaskan masih adanya persoalan dengan ketersediaan pupuk bersubsidi lebih disebabkan oleh alokasi yang ditetapkan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diusulkan petani pada sistem pendataan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan).
“Permintaan pupuk dari petani se-Indonesia jumlahnya 23 juta ton kurang lebih, tetapi pemerintah hanya siap menyubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton, maka kegaduhan terjadi,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Guna mengatasi masalah ketersediaan, khususnya bagi petani yang tidak mendapatkan alokasi subsidi pupuk, Sudin mengaku telah meminta kepada Pupuk Indonesia untuk membangun kios komersial atau non-subsidi. PolitisiPDIP ini meminta Pupuk Indonesia membangun kios non-subsidi sebanyak 1.000 kios di seluruh Indonesia.
“Lalu petani komplain pupuk langka maka saya perintahkan kepada PI dan anak perusahaannya untuk membuat kios pupuk komersial atau non subsidi. Jadi, kalau yang subsidi nggak dapet dia bisa beli non subsidi,” kata dia.
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp7 Triliun untuk Subsidi Motor Listrik hingga 2024
Oleh karena itu, dirinya menegaskan secara produksi kebutuhan pupuk bersubsidi telah terpenuhi oleh Pupuk Indonesia Grup. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan bahwa kapasitas produksi produk pupuk milik Pupuk Indonesia Group mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah.
Sudin menjelaskan masih adanya persoalan dengan ketersediaan pupuk bersubsidi lebih disebabkan oleh alokasi yang ditetapkan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diusulkan petani pada sistem pendataan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan).
“Permintaan pupuk dari petani se-Indonesia jumlahnya 23 juta ton kurang lebih, tetapi pemerintah hanya siap menyubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton, maka kegaduhan terjadi,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Guna mengatasi masalah ketersediaan, khususnya bagi petani yang tidak mendapatkan alokasi subsidi pupuk, Sudin mengaku telah meminta kepada Pupuk Indonesia untuk membangun kios komersial atau non-subsidi. PolitisiPDIP ini meminta Pupuk Indonesia membangun kios non-subsidi sebanyak 1.000 kios di seluruh Indonesia.
“Lalu petani komplain pupuk langka maka saya perintahkan kepada PI dan anak perusahaannya untuk membuat kios pupuk komersial atau non subsidi. Jadi, kalau yang subsidi nggak dapet dia bisa beli non subsidi,” kata dia.
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp7 Triliun untuk Subsidi Motor Listrik hingga 2024
Oleh karena itu, dirinya menegaskan secara produksi kebutuhan pupuk bersubsidi telah terpenuhi oleh Pupuk Indonesia Grup. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan bahwa kapasitas produksi produk pupuk milik Pupuk Indonesia Group mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah.
Lihat Juga :
