Menteri Hadi Tjahjanto Apresiasi Solusi Permasalahan Aset PTPN di Gunung Mas

JAKARTA - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengapresiasi Holding Perkebunan Nusantara yang berhasil melakukan optimalisasi aset berupa lahan di Gunung Mas, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak hampir 25 tahun lalu aset tersebut dikuasai oleh masyarakat.



Menurut Menteri Hadi pola kerja sama penyelesaian masalah aset yang dilakukan oleh PTPN Group itu dinilai sebagai solusi berimbang bagi para pihak. Langkah tersebut merupakan upaya yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan aset BUMN.

“BUMN tidak kehilangan asetnya, masyarakat menerima manfaatnya, termasuk PT Eigerindo Multi Produk Industri (EMPI) juga menerima manfaatnya,” ujar Menteri Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/4/2023).

Lebih lanjut Hadi mengatakan, skema penyelesaian masalah tersebut tidak hanya sebagai solusi berimbang, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan di sekitar lahan. “Selain direlokasi, warga yang sebelumnya memiliki lahan pertanian di lahan PTPN VIII, juga dapat bekerja di PT EMPI, terutama dalam pembangunan objek wisata Eiger Adventure Land,” ujar Hadi.

Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani menambahkan bahwa lahan di Kebun Gunung Mas PTPN VIII di beberapa titik telah diduduki oleh masyarakat, baik berupa tempat tinggal maupun perkebunan.

“Hari ini, kita sudah pecahkan masalahnya dengan solusi di antaranya, sebagian tanah yang diduduki oleh masyarakat, akan kita berikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PTPN VIII. Sisanya, untuk pengembangan kawasan wisata alam Eiger Adventure dan fasilitas pendukung lainnya, itu juga akan kita berikan HGB di atas HPL milik PTPN VIII,” ujar Abdul Ghani.

Abdul Ghani melanjutkan saat ini masih ada puluhan hektare luas lahan PTPN Group yang posisinya diokupasi oleh masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan tersebut sebagai wujud optimalisasi aset perusahaan.

“Upaya tersebut terus kami lakukan dengan cara-cara yang humanis,” ujarnya.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, lanjut Abdul Ghani, penyelesaian masalah okupasi lahan, harus dikoordinasikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan stakeholders lainnya.



“Saya ingin mengatakan bahwa arahan Bapak Presiden, salah satunya sudah kita kerjakan hari ini, yaitu pendekatan dengan masyarakat secara humanis,” tandasnya.