Soal OTT Proyek Kereta Trans Sulawesi, Jokowi: Tak Mungkin Semua Proyek Tak Ada Masalah
loading...
Jokowi menanggapi isu OTT untuk salah satu proyek infrastruktur. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi operasi tangkap tangan ( OTT ) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Jokowi menyatakan bahwa semua proyek besar yang dibangunnya itu tidak mungkin tidak memiliki masalah.
"Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah. Pasti satu dua ada masalah, biasa kan proyek yang besar," kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
Dirinya pun memastikan selalu mengontrol ke lapangan terkait pembangunan proyek-proyek besar. Namun, katanya, masih saja ditemukan masalah meskipun sudah dikontrol ke lapangan.
"Kenapa itu terus kita kontrol di lapangan, dikontrol di lapangan saja masih ada masalah, apalagi tidak? Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek. Itu pun masih ada masalah, apalagi tidak," kata Jokowi.
Seperti diketahui KPK melakukan OTT di empat daerah yakni, Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api Trans Sulawesi.
"Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
KPK mengamankan sejumlah uang dari OTT tersebut. Uang yang berhasil diamankan berjumlah miliaran rupiah dan ribuan dolar Amerika Serikat.
"Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dolar Amerika Serikat," kata Ali.
KPK kemudian menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Pihak pemberi di antaranya Dion Renato Sugiarto (Direktur PT IPA/Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat (Direktur PT DF/Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim (Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023), dan Parjono (VP PT KA Manajemen Properti).
Sementara, pihak penerima di antaranya Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian), Bernard Hasibuan (PPK BTP Jabagteng), Putu Sumarjaya, (Kepala BTP Jabagteng), Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel), Fadliansyah (PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian), dan Syntho Pirjani Hutabarat (PPK BTP Jabagbar).
"Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah. Pasti satu dua ada masalah, biasa kan proyek yang besar," kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
Dirinya pun memastikan selalu mengontrol ke lapangan terkait pembangunan proyek-proyek besar. Namun, katanya, masih saja ditemukan masalah meskipun sudah dikontrol ke lapangan.
"Kenapa itu terus kita kontrol di lapangan, dikontrol di lapangan saja masih ada masalah, apalagi tidak? Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek. Itu pun masih ada masalah, apalagi tidak," kata Jokowi.
Seperti diketahui KPK melakukan OTT di empat daerah yakni, Semarang, Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api Trans Sulawesi.
"Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
KPK mengamankan sejumlah uang dari OTT tersebut. Uang yang berhasil diamankan berjumlah miliaran rupiah dan ribuan dolar Amerika Serikat.
"Benar, sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dolar Amerika Serikat," kata Ali.
KPK kemudian menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Pihak pemberi di antaranya Dion Renato Sugiarto (Direktur PT IPA/Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat (Direktur PT DF/Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim (Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023), dan Parjono (VP PT KA Manajemen Properti).
Sementara, pihak penerima di antaranya Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian), Bernard Hasibuan (PPK BTP Jabagteng), Putu Sumarjaya, (Kepala BTP Jabagteng), Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel), Fadliansyah (PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian), dan Syntho Pirjani Hutabarat (PPK BTP Jabagbar).
(uka)
Explore More