Pos Indonesia Salurkan BLT Hasil Cukai Dan Tembakau
Senin, 17 April 2023 - 13:19 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, kepada pemberi kerja dalam hal ini Dinsos Jateng, Pos Indonesia menyiapkan dashboard penyaluran yang dapat dipantau secara realtime. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas penyaluran.
Haris mengatakan, PT Pos Indonesia sebagai BUMN, terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam memberikan pelayanan, termasuk kepada pemda di seluruh Indonesia. Layanan fund distribution selain memberikan kecepatan, keakuratan dan pelaporan yang realtime melalui dashboard yang menampilkan foto wajah penerima, identitas penerima serta geo tagging, juga bisa menjadi media untuk melakukan verifikasi data penerima. “Sehingga penerima yang sudah tidak memenuhi syarat bisa dikeluarkan dan diganti dengan penerima yang lebih tepat,” kata Haris.
Kepala Dinsos Jawa Tengah Harso Susilo mengapresiasi kinerja Pos Indonesia dalam menyalurkan dana BLT DBHCHT. Kecepatan penyaluran tak perlu diragukan lagi. Pos Indonesia diberi tenggat waktu penyaluran pada 11-20 April 2023. Baru berjalan tiga hari, realisasi penyaluran sudah lebih dari 50%.
“Kami bekerja sama dengan PT Pos latar belakangnya cuma satu, waktu yang terbatas. Masalah kami dari dulu itu soal pendataan. Sampai Maret kita belum ada penyaluran. Kita gandeng PT Pos untuk menyalurkan sebelum Lebaran atau cuti bersama sudah selesai. Terbukti tanggal 13 April hampir 68%, 53.000 sudah tersalurkan dari 78.000 penerima,” kata Harso.
Tak hanya dari sisi kecepatan, akuntabilitas pun dapat dipertanggungjawabkan. “Kerja sama dengan PT Pos lebih menguntungkan, terutama dari sisi akuntabilitas. Kerja sama sejak 2020, akuntabilitasnya tidak perlu disangsikan lagi. Penyaluran bansos ini kita bisa tahu siapa sih penerimanya, orangnya difoto, latar belakang rumahnya. Datanya bisa dikaji,” ucap Harso.
Penyaluran melalui Pos Indonesia juga memastikan penerima menerima utuh uang bantuan tanpa ada potongan sepeser pun. “Penerima dapat utuh uang bansos tanpa ada potongan, tanpa ada paksaan membelanjakan di tempat tertentu,” tuturnya.
Kehadiran petugas juru bayar Kantorpos di lokasi terdekat dengan penerima juga menjadi salah satu keunggulan. Sebab, penerima dapat memangkas ongkos yang dikeluarkan saat menuju tempat penyaluran dana bantuan.
“Mereka kalau disuruh datang susah sekali, apalagi kalau harus ke ATM wah tambah susah. Inilah wujud kehadiran Kantorpos mempermudah penyaluran bantuan, mendekatkan ke masyarakat. Kalau masyarakat hanya terima dana Rp200.000. (Sementara) Ongkosnya PP (pulang-pergi) lebih mahal. Kalau PT Pos yang datang mendekatkan diri ke balai desa lebih memudahkan, lebih terjangkau oleh masyarakat,” ujar Harso.
Haris mengatakan, PT Pos Indonesia sebagai BUMN, terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam memberikan pelayanan, termasuk kepada pemda di seluruh Indonesia. Layanan fund distribution selain memberikan kecepatan, keakuratan dan pelaporan yang realtime melalui dashboard yang menampilkan foto wajah penerima, identitas penerima serta geo tagging, juga bisa menjadi media untuk melakukan verifikasi data penerima. “Sehingga penerima yang sudah tidak memenuhi syarat bisa dikeluarkan dan diganti dengan penerima yang lebih tepat,” kata Haris.
Kepala Dinsos Jawa Tengah Harso Susilo mengapresiasi kinerja Pos Indonesia dalam menyalurkan dana BLT DBHCHT. Kecepatan penyaluran tak perlu diragukan lagi. Pos Indonesia diberi tenggat waktu penyaluran pada 11-20 April 2023. Baru berjalan tiga hari, realisasi penyaluran sudah lebih dari 50%.
“Kami bekerja sama dengan PT Pos latar belakangnya cuma satu, waktu yang terbatas. Masalah kami dari dulu itu soal pendataan. Sampai Maret kita belum ada penyaluran. Kita gandeng PT Pos untuk menyalurkan sebelum Lebaran atau cuti bersama sudah selesai. Terbukti tanggal 13 April hampir 68%, 53.000 sudah tersalurkan dari 78.000 penerima,” kata Harso.
Tak hanya dari sisi kecepatan, akuntabilitas pun dapat dipertanggungjawabkan. “Kerja sama dengan PT Pos lebih menguntungkan, terutama dari sisi akuntabilitas. Kerja sama sejak 2020, akuntabilitasnya tidak perlu disangsikan lagi. Penyaluran bansos ini kita bisa tahu siapa sih penerimanya, orangnya difoto, latar belakang rumahnya. Datanya bisa dikaji,” ucap Harso.
Penyaluran melalui Pos Indonesia juga memastikan penerima menerima utuh uang bantuan tanpa ada potongan sepeser pun. “Penerima dapat utuh uang bansos tanpa ada potongan, tanpa ada paksaan membelanjakan di tempat tertentu,” tuturnya.
Kehadiran petugas juru bayar Kantorpos di lokasi terdekat dengan penerima juga menjadi salah satu keunggulan. Sebab, penerima dapat memangkas ongkos yang dikeluarkan saat menuju tempat penyaluran dana bantuan.
“Mereka kalau disuruh datang susah sekali, apalagi kalau harus ke ATM wah tambah susah. Inilah wujud kehadiran Kantorpos mempermudah penyaluran bantuan, mendekatkan ke masyarakat. Kalau masyarakat hanya terima dana Rp200.000. (Sementara) Ongkosnya PP (pulang-pergi) lebih mahal. Kalau PT Pos yang datang mendekatkan diri ke balai desa lebih memudahkan, lebih terjangkau oleh masyarakat,” ujar Harso.
Lihat Juga :
