Industri Hulu Migas Setor ke Negara Rp700 Triliun di 2022

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) mencatat industri hulu migas telah menyumbang Rp700 triliun kepada negara di tahun 2022.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi, mengatakan penyederhanaan proses bisnis, konsistensi tata kelola industri hulu migas, dan hasil dari transformasi organisasi menghasilkan keuntungan bagi negara.

"Pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya, dan kecepatan proses memberikan dampak yang sangat signifikan, industri hulu migas dapat menghasilkan sekitar Rp700 triliun untuk negara," katanya melalui siaran pers, Senin (8/5/2023).



Dia mengatakan hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp672 triliun, terdiri atas hasil penjualan migas sekitar Rp583 triliun termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp17 triliun yang turut dirasakan oleh daerah penghasil.

Hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp89 triliun. Ini meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB Migas, PDRD, dan pajak penghasilan migas serta pendapatan lainnya.

Nilai tersebut diperoleh melalui beberapa gebrakan yang telah dilakukan diantaranya percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran, melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut.

Dukungan terhadap pertumbuhan industri tertentu yang memanfaatkan gas bumi, juga terus dilakukan melalui implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berkontribusi mencapai sekitar Rp 24 triliun.

Lebih lanjut Kurnia menginformasikan terobosan dan improvement yang dilakukan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan lifting minyak dan gas bumi di tahun 2022 mampu mengamankan penerimaan negara sehingga memberikan dukungan pada percepatan cashflow penerimaan negara.

"Setiap lifting yang dicatat, 100% pembayaran sudah masuk ke rekening negara, meskipun di lapangan ada beberapa kegiatan lifting yang tertunda karena gangguan cuaca dan lainnya. Langkah ini akan mengamankan penerimaan negara dan percepatan cashflow negara sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam APBN," tuturnya.