Ganjar Siapkan Anggaran Tambah Kuota PPDB SMA/SMKN di Jateng

JAKARTA - Gubernur Ganjar Pranowo menyiapkan anggaran untuk menambah kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Tengah. Program ini ditujukan untuk SMA dan SMK Negeri di Jateng tahun 2023.

"Tahun ini jumlah lulusan SMP sederajat juga lebih besar dibandingkan tahun lalu," kata Ganjar, Rabu (14/6/2023

Ganjar menambahkan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK Negeri di Jateng tahun 2023 sebanyak 220 rombongan belajar (Rombel) atau 7.920 kursi. Penambahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SMAN dan SMKN yang ada baru mampu menampung lulusan SMP sederajat kurang dari separuhnya.

Sejumlah persiapan telah dilakukan, sehingga penambahan jumlah kursi tidak berdampak pada penyediaan anggaran untuk pembiayaan penambahan guru.

"Penambahan kuota PPDB diselaraskan dengan optimalisasi jumlah jam mengajar guru setiap minggunya, dengan tetap memperhatikan jumlah jam mengajar guru paling banyak 40 jam pelajaran (JPL) per minggu," tutur Ganjar.



Skema lain juga disiapkan agar tidak terjadi penambahan guru. Adapun caranya, distribusi guru melalui pendekatan zonasi. Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dengan pemanfaatan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), kelas virtual, kelas jauh, maupun optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. "Poinnya, optimalisasi," tambah Ganjar.

Pada 2022, daya tampung PPDB SMA/K di Jateng adalah 217.781 kursi, dengan rincian 116.102 kursi untuk SMA negeri dan 101.679 kursi untuk SMK negeri. Tahun 2023 kuota ditambah menjadi 225.701 kursi dengan rincian 122.222 kursi untuk SMA negeri dan 103.479 kursi untuk SMK negeri.

Menurut Ganjar, penambahan jumlah kursi tentu berdampak pada penyediaan anggaran BOP Pendidikan. Namun, antisipasi sudah disiapkan. "Kondisi demikian akan diformulasikan dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk fungsi pendidikan," imbuhnya.

Penambahan kuota PPDB SMAN/SMKN tersebut adalah wujud komitmen Ganjar dalam pemerataan akses pendidikan di Jawa Tengah. Selain itu juga untuk penanggulangan kemiskinan melalui jalur prioritas pendidikan.