Merger PPD-Damri jadi Tonggak Sejarah, Ini Target dan Tujuannya
loading...
Perum Damri resmi menjadi satu-satunya perusahaan umum berbasis jalan milik negara. Foto/MPI/Ali Masduki
A
A
A
JAKARTA - Perum Damri resmi menjadi satu-satunya perusahaan umum berbasis jalan milik negara. Hal ini menyusul bergabungnya Perum PPD dengan Perum Damri.
Merger atau penggabungan itu dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Joko Widodo .
Rencana penggabungan diprakarsai Menteri BUMN Erick Thohir guna penguatan kinerja perusahaan sehingga memperkuat daya jangkau, memperluas jaringan, hingga meningkatkan konektivitas transportasi nasional.
Wakil Menteri (Wamen) BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penggabungan tersebut.
Dia menyebut pencapaian ini menjadi salah satu tonggak pencapaian penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.
"Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bagi perusahaan BUMN," ujarnya dalam Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Menurut Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, inisiatif ini bertujuan memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antara dua entitas.
Dia pun berharap Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. "Hal tersebut tentunya untuk menjaga tonggak pencapaian value creation yang telah menjadi target pasca merger," tuturnya.
Kementerian BUMN juga tengah mendorong Damri untuk melakukan kerja sama dan meningkatkan integrasi multimoda dengan perusahaan moda transportasi lain, sehingga dapat menjadi akselerator feeding system pada moda transportasi lain seperti bus, kereta api, kereta cepat, MRT, LRT, dan bahkan pesawat.
"Sebagai national flag carrier dalam industri transportasi umum berbasis jalan, Damri diharapkan mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelayanan berkualitas yang dapat menciptakan efek berganda di seluruh Indonesia," tandasnya.
Direktur Utama Perum Damri Setia Milatia Moemin optimistis tujuan besar pemerintah untuk dapat meningkatkan konektivitas nasional dapat terwujud. Khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas penyelenggara jasa transportasi jalan yang berkelanjutan, serta menyediakan layanan transportasi yang terstandarisasi guna meningkatkan kepuasan bagi pelanggan.
"Terwujudnya penggabungan PPD-Damri semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian di Tanah Air serta memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa transportasi nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing di pasar domestik dan global," papar Setia.
Merger atau penggabungan itu dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Joko Widodo .
Rencana penggabungan diprakarsai Menteri BUMN Erick Thohir guna penguatan kinerja perusahaan sehingga memperkuat daya jangkau, memperluas jaringan, hingga meningkatkan konektivitas transportasi nasional.
Wakil Menteri (Wamen) BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penggabungan tersebut.
Dia menyebut pencapaian ini menjadi salah satu tonggak pencapaian penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.
"Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bagi perusahaan BUMN," ujarnya dalam Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Menurut Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, inisiatif ini bertujuan memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antara dua entitas.
Dia pun berharap Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. "Hal tersebut tentunya untuk menjaga tonggak pencapaian value creation yang telah menjadi target pasca merger," tuturnya.
Kementerian BUMN juga tengah mendorong Damri untuk melakukan kerja sama dan meningkatkan integrasi multimoda dengan perusahaan moda transportasi lain, sehingga dapat menjadi akselerator feeding system pada moda transportasi lain seperti bus, kereta api, kereta cepat, MRT, LRT, dan bahkan pesawat.
"Sebagai national flag carrier dalam industri transportasi umum berbasis jalan, Damri diharapkan mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelayanan berkualitas yang dapat menciptakan efek berganda di seluruh Indonesia," tandasnya.
Direktur Utama Perum Damri Setia Milatia Moemin optimistis tujuan besar pemerintah untuk dapat meningkatkan konektivitas nasional dapat terwujud. Khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas penyelenggara jasa transportasi jalan yang berkelanjutan, serta menyediakan layanan transportasi yang terstandarisasi guna meningkatkan kepuasan bagi pelanggan.
"Terwujudnya penggabungan PPD-Damri semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian di Tanah Air serta memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa transportasi nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing di pasar domestik dan global," papar Setia.
(ind)
Lihat Juga :
