Ekonom Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal
Senin, 08 Juni 2026 - 16:12 WIB
loading...
PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebaiknya tidak diposisikan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor SDA. FOTO/Ilustrasi/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai perlu diarahkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha dan investasi nasional. Namun PT DSI sebaiknya tidak diposisikan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor SDA.
Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus Praktisi Kebijakan Publik, Wijayanto Samirin, menegaskan tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.
"Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Baca Juga: PT DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor 3 Komoditas, Dony Oskaria: Hingga 31 Desember 2026
Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.
Shadow Economy merupakan fenomena yang sangat kental di Indonesia, mewakili 23,8% GDP dan terburuk ke-2 setelah India. Ia meliputi: narkotika, judi, pinjol illegal, prostitusi, produk selundupan/ilegal, ekspor SDA illegal, dan produksi yang under-reported.
Mengubah shadow economy menjadi official economy merupakan strategi mendongkrak penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kotneks ini, memberantas underinvoice, misinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA merupakan ide yang wajib didukung.
Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus Praktisi Kebijakan Publik, Wijayanto Samirin, menegaskan tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.
"Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Baca Juga: PT DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor 3 Komoditas, Dony Oskaria: Hingga 31 Desember 2026
Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.
Shadow Economy merupakan fenomena yang sangat kental di Indonesia, mewakili 23,8% GDP dan terburuk ke-2 setelah India. Ia meliputi: narkotika, judi, pinjol illegal, prostitusi, produk selundupan/ilegal, ekspor SDA illegal, dan produksi yang under-reported.
Mengubah shadow economy menjadi official economy merupakan strategi mendongkrak penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kotneks ini, memberantas underinvoice, misinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA merupakan ide yang wajib didukung.
Lihat Juga :
