Ekonomi Biru RI Butuh Dana USD1,64 Triliun, Duit dari Mana?
Selasa, 04 Juli 2023 - 09:16 WIB
loading...
Bappenas mengungkapkan soal pembiayaan ekonomi biru RI. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sebagai pemegang tampuk Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia memimpin sejumlah intervensi strategis dalam pelaksanaan kerja sama antarnegara , salah satunya untuk mengidentifikasi pendanaan ekonomi biru secara jangka panjang.
Di hadapan perwakilan negara ASEAN, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, Indonesia mengandalkan instrumen pendanaan alternatif untuk melaksanakan target dan sasaran ekonomi biru.
"Saat ini, pembiayaan alternatif mengandalkan sovereign bond. Namun, tidak akan cukup untuk mengisi kekurangan pendanaan sehingga kita harus mengembangkan instrumen non-sovereign dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," ungkap Deputi Vivi dalam penyataannya, dikutip, Selasa (4/7/2023).
Baca Juga: Indonesia Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru hingga 2045
Pemerintah Indonesia telah mendanai 20-25 persen dari total pendanaan biru yang dibutuhkan, sementara selebihnya, sekitar 75-80 persen, diharapkan diisi oleh nonpemerintah, seperti pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah Indonesia membuka lebar kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menentukan strategi pendanaan ekonomi biru yang tertuang dalam ASEAN Blue Economy Framework.
"Yang juga tidak kalah penting, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk surat berharga dan sukuk, baik yang bersama dari pemerintah maupun nonpemerintah, serta proses penerbitannya," tutur Vivi.
Di hadapan perwakilan negara ASEAN, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, Indonesia mengandalkan instrumen pendanaan alternatif untuk melaksanakan target dan sasaran ekonomi biru.
"Saat ini, pembiayaan alternatif mengandalkan sovereign bond. Namun, tidak akan cukup untuk mengisi kekurangan pendanaan sehingga kita harus mengembangkan instrumen non-sovereign dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," ungkap Deputi Vivi dalam penyataannya, dikutip, Selasa (4/7/2023).
Baca Juga: Indonesia Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru hingga 2045
Pemerintah Indonesia telah mendanai 20-25 persen dari total pendanaan biru yang dibutuhkan, sementara selebihnya, sekitar 75-80 persen, diharapkan diisi oleh nonpemerintah, seperti pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah Indonesia membuka lebar kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menentukan strategi pendanaan ekonomi biru yang tertuang dalam ASEAN Blue Economy Framework.
"Yang juga tidak kalah penting, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk surat berharga dan sukuk, baik yang bersama dari pemerintah maupun nonpemerintah, serta proses penerbitannya," tutur Vivi.
Lihat Juga :
