Defisit APBN 2021 Sentuh 5,2%, Ekonom Ingatkan Ancaman Fiskal
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:33 WIB
loading...
Ekonom memproyeksikan langkah pelebaran defisit APBN akan terus berlangsung hingga tiga tahun ke depan atau pada 2023. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mencatat, pelebaran defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 5,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat membahayakan. Dia menilai besaran defisit tersebut berpotensi mengancam fiskal negara di tahun depan.
Bahkan, Tauhid Ahmad memperkirakan, langkah pelebaran defisit akan terus dilakukan pemerintah seiring dengan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di sejumlah sektor yang dia proyeksikan akan terus berlangsung hingga tiga tahun ke depan atau pada 2023. (Baca juga: Ssst, Ini Tiga Bocoran dari Sri Mulyani Soal Defisit Sebesar 5,2% )
Upaya itu memiliki resiko besar tidak hanya pada fiskal dan sistem moneter tapi juga akan berimplikasi pada sektor ekonomi riil dalam negeri bila pemerintah tidak mampu mengelolanya secara baik dan tepat sasaran.
"Dengan penambahan defisit, kemampuan pemerintah untuk menanggulangi pemulihan ekonomi itu harus dibagi dalam beberapa tahun mendatang dan sampai 2023. Proporsi naiknya defisit APBN 2022-2023 masih relatif tambah besar dan ini berbahaya kalau pemerintah tidak melakukan berbagai upaya," ujar Tauhid dalam Webinar, Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Tauhid juga menyebut, ancaman fiskal berpotensi terjadi karena didorong oleh beban bunga utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang terus membengkak. Dimana, utang pemerintah masih akan terus ada karena jangka waktu atau tenor SBN selama 5-10 tahun ke depan.
Bahkan, Tauhid Ahmad memperkirakan, langkah pelebaran defisit akan terus dilakukan pemerintah seiring dengan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di sejumlah sektor yang dia proyeksikan akan terus berlangsung hingga tiga tahun ke depan atau pada 2023. (Baca juga: Ssst, Ini Tiga Bocoran dari Sri Mulyani Soal Defisit Sebesar 5,2% )
Upaya itu memiliki resiko besar tidak hanya pada fiskal dan sistem moneter tapi juga akan berimplikasi pada sektor ekonomi riil dalam negeri bila pemerintah tidak mampu mengelolanya secara baik dan tepat sasaran.
"Dengan penambahan defisit, kemampuan pemerintah untuk menanggulangi pemulihan ekonomi itu harus dibagi dalam beberapa tahun mendatang dan sampai 2023. Proporsi naiknya defisit APBN 2022-2023 masih relatif tambah besar dan ini berbahaya kalau pemerintah tidak melakukan berbagai upaya," ujar Tauhid dalam Webinar, Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Tauhid juga menyebut, ancaman fiskal berpotensi terjadi karena didorong oleh beban bunga utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang terus membengkak. Dimana, utang pemerintah masih akan terus ada karena jangka waktu atau tenor SBN selama 5-10 tahun ke depan.
Lihat Juga :
