Strategi PTPN Group Jaga Mutualisme dengan Mitra Usaha

JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik yang saling mendukung dengan para vendor sebagai mitra penyedia barang dan jasa perusahaan. PTPN Group menyadari, bahwa kinerja perseroan sangat bergantung pada ketersediaan barang dan jasa yang tepat waktu, berkualitas, dan harga yang sesuai.



Corporate Secretary Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Bambang Agustian menyampaikan, PTPN Group memiliki komitmen yang kuat dalam menjalin hubungan yang baik dengan mitra bisnisnya (supplier/vendor). Dia pun menyadari bahwa vendor sebagai mitra bisnis, juga menjalankan usaha yang membutuhkan dana dan keuntungan untuk tetap survive.

“Oleh karena itu, PTPN Group selalu berupaya membayar tagihan yang diajukan mitra kerja secara tepat waktu. Tertib administrasi di perseroan tentunya akan berpengaruh pula terhadap pencatatan keuangan dan reputasi yang baik di mata mitra kerja PTPN Group,” ujar Bambang, dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Guna menghadirkan proses pengadaan yang baik, kata Bambang, PTPN Group juga selalu membenahi sistem pengadaan barang dan jasa melalui penyebaran kuesioner kepada mitra kerja untuk perbaikan berkelanjutan (continous improvement). “Adanya Integrated Procurement System (IPS) atau e-Procurement sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, karena sistem ini membuat biaya operasional pengadaan lebih efisien, transparan, produktivitas meningkat, menghindari kesalahan transaski, dan kecepatan transaksi yang lebih baik,” paparnya.

Disamping itu, Bambang juga menyampaikan, bahwa terkait utang di anak perusahaan pasca integrasi, manajemen telah mempersiapkan sistem akuntansi yang andal untuk pencatatan utang vendor yang akan dialihkan. Saat ini, sistem akuntansi berbasis ERP SAP itu telah diimplementasikan di PTPN Group.



“Nantinya, utang vendor yang telah dicatat akan dimigrasi di sistem akuntansi yang sama di masing masing subholding. Mekanisme ini tentunya melewati prosedur tertentu untuk memastikan kebenaran dan keakuratan nilai dari kewajiban yang akan dipindahkan,” ucap Bambang.