Bikin Liga Khusus Daerah Tertinggal, Sri Mulyani Siapkan Rp1 Triliun buat Hadiah

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengguyur insentif fiskal Rp3 triliun untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam menurunkan inflasi di wilayahnya. Kebijakan insentif fiskal secara total tahun ini adalah Rp8 triliun.



Pihaknya membagi pencairan insentif ini menjadi dua bagian atau periode.

"Yang Rp4 triliun kita bayarkan sebetulnya untuk kinerja tahun sebelumnya, karena biasanya kan tahun 2022 selesainya baru Desember. Maka tahun 2023 ini untuk memberi reward atau penghargaan dari tahun yang sudah selesai, karena Bapak dan Ibu sekalian seluruh pemda memberikan prestasi," ujar Sri dalam Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023 di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Secara rinci, insentifnya adalah Rp3 triliun untuk daerah yang berkinerja positif, baik itu untuk penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, maupun stunting, dan kenaikan indeks sumber daya manusia.

"Bahkan Pak Presiden Jokowi meminta juga (ada insentif) untuk menarik investasi," ungkap Sri.

Sementara itu, daerah tertinggal yang berkinerja baik akan mendapatkan insentif sebesar Rp1 triliun. Insentif ini agar daerah tertinggal mampu mengejar ketertinggalannya.

"Karena kalau di sini ada daerah yang langganan juara ya Pak (Mendagri), seperti Banyuwangi, kalau itu liganya disamakan dengan daerah tertinggal, ya daerah tertinggalnya gak ngejar terus. Maka, kami membuat yang daerah tertinggal diberikan liga khusus, tetapi mereka tetap bisa berkinerja baik, itu yang kita alokasikan Rp1 triliun," sambung Sri.

Untuk kinerja tahun sebelumnya, sebut Sri, telah disalurkan Rp2,09 triliun. 100% daerah penerima yang terdiri dari 62 daerah tertinggal dan 147 daerah non-tertinggal telah disalurkan penyaluran tahap I sebesar 50% alokasi. 11 daerah di antaranya telah disalurkan tahap kedua.

Untuk jatah Rp4 triliun kinerja tahun ini, sebesar Rp1 triliun dialokasikan sebagai reward untuk kinerja pengendalian inflasi, yang kemudian akan dialokasikan dalam tiga periode.

"Karena ini yang paling penting adalah harga stabil, tapi kesejahteraan masyarakat terutama penurunan kemiskinan, stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, dan percepatan belanja daerah menjadi lebih baik," jelas Sri.

Maka alokasi Rp3 triliun juga diberikan untuk kategori-kategori yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat di atas. Jika reward ini diberikan, maka benar-benar menggambarkan suatu progres.

Rencana penggunaan insentif fiskal kepada masyarakat langsung diberikan mencapai Rp781,9 miliar yang antara lain berupa bantuan modal, bansos, peralatan, bibit, benih sebesar Rp474,5 miliar. Kemudian program kegiatan kepada masyarakat miskin sebesar Rp68,5 miliar.



"Juga mencakup belanja lainnya yang diserahkan kepada masyarakat Rp200,48 miliar, subsidi bunga dan subsidi lainnya Rp31 miliar, dan pemberian beasiswa sebesar Rp7,46 miliar," pungkas Sri.