Menko Perekonomian Angkat Bicara Soal Hambatan Sekolah dari Rumah

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya ikut berbicara terkait keluhan yang muncul di masyarakat atas penerapan
pembelajaran dari rumah (School From Home/SFH) .

Menjadi pembicara utama dalam diskusi Balitbang Golkar yang bertajuk "Anak Indonesia: Tantangan dan Hambatan Menciptakan SDM Unggul Pasca Pandemi", Airlangga mengakui bahwa pemerintah menyadari bahwa masih banyak kendala dari sistem ini. Namun, dia mengingatkan, sistem ini diterapkan karena pemerintah ingin memastikan keselamatan dan kesehatan semua pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

Dia mengungkapkan, beberapa kendala tersebut. Pertama, masalah teknis seperti ketersediaan alat, infrastruktur khususnya infrastruktur teknologi, aplikasi. Kedua, masalah sumber daya manusia dan sistem pendidikan itu sendiri seperti kemampuan guru dan pola pembelajaran. Ketiga, masalah sosial yang berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh itu.

Airlangga yang juga Ketua Umum Golkar mengatakan, solusinya harus komprehensif baik dari segi teknis maupun kebijakan yang terkait dengan itu. Dalam bidang kesehatan, pemerintah terus berupaya menerapkan protokol kesehatan dan mempercepat penemuan vaksin.

"Pemerintah sendiri, BUMN maupun pihak swasta terus dikoordinasikan agar kita bisa menemukan dan menerapkan pemberian vaksin sesegera mungkin. Untuk itu kita bekerja sama juga dengan berbagai lembaga internasional dan negara-negara sahabat," kata Airlangga dalam keterangannya, Rabu (28/7/2020).

Dalam masalah peralatan teknis, Airlangga menekankan perlunya ketersediaan dan keterjangkauan DNA (device, network, and application). Pemerintah, tegas dia, terus mengupayakan agar setiap siswa dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia punya peralatan yang memadai dan murah.

Sedangkan dalam hal infrastruktur, Airlangga memastikan bahwa pemerintah ingin memperluas dan ketersediaan jaringan internet yang tersebar di seluruh wilayah. Sejalan dengan itu, aplikasi-aplikasi yang digunakan menurutnya harus semakin mudah dan implementatif bagi siswa dan guru Indonesia. Kunci lain yang tidak bisa diabaikan dalam langkah-langkah itu adalah mitigasi dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah, kata Airlangga, menangkap masalah-masalah sosial dan ekonomi yang berpengaruh dalam pendidikan. Dampak ekonomi Covid-19 dirasakan menekan tingkat kesejahteraan yang berpengaruh juga terhadap psikologi masyarakat.

"Karenanya pemerintah ingin memastikan roda ekonomi terus berjalan dan pulih sesegera mungkin ini penting karena pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sistem sosial secara keseluruhan. Ada keluarga yang juga harus sejahtera baik secara material maupun mental emosional," tambahnya.

Airlangga menyebut pandemi ini menjadi momentum bagi semua pihak termasuk pemerintah untuk beradaptasi. Ia meyakinkan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang bukan hanya untuk mengatasi kondisi di saat ini tetapi juga jauh ke depan. Pandemi telah menjadi katalisator bagi perubahan dan itu harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya.

Wamendag yang juga Ketua Balitbang Golkar Jerry Sambuaga menambahkan, diskusi Balitbang akan diadakan secara rutin minimal dua kali sebulan. Tema-temanya menurutnya akan diupayakan agar yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat sesuai jargon, "Suara Rakyat Suara Golkar".

"Jadi kita akan arahkan supaya partai politik seperti Golkar tidak hanya bicara isu-isu yang high politics, kita juga mau down to earth, membumi, termasuk membicarakan soal kesulitan anak, ibu dan keluarga dalam masa pandemi ini. Hasilnya akan kita berikan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan baik di legislatif maupun eksekutif," pungkasnya.