Jurus Pemerintah Atasi Kenaikan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
loading...
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus corona yakni meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus corona yakni meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Jika dalam kondisi sangat berat penambahan angka kemiskinan bisa mencapai 3,78 juta orang. Sementara untuk pengangguran bisa bertambah 5,2 juta orang.
Untuk tadi dengan implikasi naiknya jumlah kemiskinan dan pengangguran, maka langkah dalam jangkah penddek menengah panjang tidak bisa dilepaskan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani susai sidang kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).
Dia mengatakan untuk jangka pendek salah satu yang disiapkan pemerintah adalah menaikan alokasi anggaran untuk kartu prakerja, Dimana dari sebelumnya hanya Rp.10 triliun naik menjadi Rp. 20 triliun.
"Itu bisa 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK ini bisa diabsorb. Ini belum termasuk BPJS tenaga kerja yang masih memiliki juga uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk memberikan benefit kepada para masyarakat yang terkena PHK,” ungkapnya.
Kemudian langkah jangka pendek lainnya adalah penggenjotan program pada karya tunai. Dia mengatakan semua kementerian/lembaga yang memiliki anggaran untuk diarahkan pada proyek-proyek padat karya. Hal ini seperti yang dilakukan Kementerian PUPR.
"Untuk realokasi anggaran dalam menciptakan proyek padat karya di 1.000 lokasi. Artinya dalam jangka pendek, dana desa juga untuk bansos dan padat karya. Kita gunakan seluruh instrumen untuk membuat dampak negatif PHK dan pengurangan kesempatan kerja bisa diserap dengan mekanisme yang kami siapkan," paparnya.
Sementara itu untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan tetap fokus bagaimana memperbaiki daya tahan dunia usaha. Bahkan meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Pasalnya jika Indonesia berhasil mengatasi dampak corona seminimal mungkin maka akan dapat menarik insvestor.
"Beberapa langkah pemerintah Jepang yang akan melakukan realokasi beberapa perusahaan dari China keluar atau dari negara lain, itu juga memberikan opportunity," ungkapnya.
Menkeu kembali menegaskan bahwa pemerintah akan memeberikan langkah agar kondosi Perekonomian tetap baik dan bisa menarik investasi. Tetapi juga setidaknya dapat membuat perusahaan-perusahan bertahan dalam situasi yang berat ini.
"Maka insentif-insnetif pajak seperti yang sudah kami sampaikan akan dilakukan. Untuk saat ini kita fokus ke industri manufaktur. Namun kemarin menko ekonomi memutuskan tambahan pemberian insentif pajak ke 11 sektor lain di luar manufaktur. Termasuk transportasi, perhotelan, perdagangan, dan sektor lain yang terdampak," katanya.
Langkah jangka panjang lainnya adalah dengan merampungkan omnibus law dan berbagai reformasi lainnya yang bisa dilakukan. Hal ini bertujuan agar sektor-sektor mampu berahan dan dapat menarik modal baru.
"Ini yang akan kami terus perbaiki sehingga Indonesia mampu tarik kegiatan ekonomi dan kemiskinan pengangguran kembali bisa diturunkan," pungkasnya.
Untuk tadi dengan implikasi naiknya jumlah kemiskinan dan pengangguran, maka langkah dalam jangkah penddek menengah panjang tidak bisa dilepaskan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani susai sidang kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).
Dia mengatakan untuk jangka pendek salah satu yang disiapkan pemerintah adalah menaikan alokasi anggaran untuk kartu prakerja, Dimana dari sebelumnya hanya Rp.10 triliun naik menjadi Rp. 20 triliun.
"Itu bisa 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK ini bisa diabsorb. Ini belum termasuk BPJS tenaga kerja yang masih memiliki juga uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk memberikan benefit kepada para masyarakat yang terkena PHK,” ungkapnya.
Kemudian langkah jangka pendek lainnya adalah penggenjotan program pada karya tunai. Dia mengatakan semua kementerian/lembaga yang memiliki anggaran untuk diarahkan pada proyek-proyek padat karya. Hal ini seperti yang dilakukan Kementerian PUPR.
"Untuk realokasi anggaran dalam menciptakan proyek padat karya di 1.000 lokasi. Artinya dalam jangka pendek, dana desa juga untuk bansos dan padat karya. Kita gunakan seluruh instrumen untuk membuat dampak negatif PHK dan pengurangan kesempatan kerja bisa diserap dengan mekanisme yang kami siapkan," paparnya.
Sementara itu untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan tetap fokus bagaimana memperbaiki daya tahan dunia usaha. Bahkan meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Pasalnya jika Indonesia berhasil mengatasi dampak corona seminimal mungkin maka akan dapat menarik insvestor.
"Beberapa langkah pemerintah Jepang yang akan melakukan realokasi beberapa perusahaan dari China keluar atau dari negara lain, itu juga memberikan opportunity," ungkapnya.
Menkeu kembali menegaskan bahwa pemerintah akan memeberikan langkah agar kondosi Perekonomian tetap baik dan bisa menarik investasi. Tetapi juga setidaknya dapat membuat perusahaan-perusahan bertahan dalam situasi yang berat ini.
"Maka insentif-insnetif pajak seperti yang sudah kami sampaikan akan dilakukan. Untuk saat ini kita fokus ke industri manufaktur. Namun kemarin menko ekonomi memutuskan tambahan pemberian insentif pajak ke 11 sektor lain di luar manufaktur. Termasuk transportasi, perhotelan, perdagangan, dan sektor lain yang terdampak," katanya.
Langkah jangka panjang lainnya adalah dengan merampungkan omnibus law dan berbagai reformasi lainnya yang bisa dilakukan. Hal ini bertujuan agar sektor-sektor mampu berahan dan dapat menarik modal baru.
"Ini yang akan kami terus perbaiki sehingga Indonesia mampu tarik kegiatan ekonomi dan kemiskinan pengangguran kembali bisa diturunkan," pungkasnya.
(ant)
Lihat Juga :
