Biaya Logistik di Indonesia Turun 40 Persen dalam Lima Tahun

JAKARTA - Biaya logistik di Indonesia turun 40% dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya logistik di Indonesia pada 2023 mencapai 14,29% dan biaya logistik untuk kegiatan ekspor malah sudah tinggal 8,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2018, Bank Dunia mencatat, biaya logistik di Indonesia masih 23,8%.

“Biaya logistik dihitung berdasarkan realisasi perekonomian Indonesia sampai Tahun 2022,” kata Taufik Hanafi, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dalam acara “Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045, Kamis (14/9).



Perhitungan biaya logistik ini merupakan hasil kolaborasi Bappenas, Kementerian Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS), kalangan perguruan tinggi, dan para pelaku usaha.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, trend investasi di Indonesia dalam empat tahun terakhir terus meningkat dan selalu melampaui target. Pada 2019, dengan target Rp792 triliun, realisasi investasi mencapai Rp809 triliun. Pada 2022, realisasi investasi mencapai Rp1.207 triliun, di atas target sebesar Rp1.200 triliun.



Namun, menurut Suharso Monoarfa, investasi di Indonesia masih menghadapi kendala ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang tinggi, yakni berkisar di angka 6. Indeks ini merujuk pada efisiensi di sektor investasi.

Makin tinggi ICOR, investasi makin tidak efisien. Angka tersebut juga yang tertinggi di antara negara-negara pesaing di ASEAN. “Salah satu penyebab ICOR kita yang masih tinggi ada di logistik,” kata Suharso pada acara yang sama.

PT Pelindo (Persero) menyambut baik perhitungan baru yang menghasilkan angka biaya logistik yang sudah jauh lebih rendah dibandingkan posisi 2018. Sebagai salah satu pelaku utama di sektor logistik, Pelindo sejak Oktober 2021 sudah melakukan transformasi untuk ikut berperan menurunkan biaya logistik. Pada 1 Oktober 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggabungkan empat BUMN pelabuhan menjadi PT Pelindo (Persero).

Setelah merger, Pelindo kemudian membentuk empat subholding atau anak usaha. Empat anak perusahaan itu adalah PT Subholding Pelindo Terminal Peti Kemas (SPTP), PT Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), dan PT Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL). Pembentukan empat anak usaha itu membuat mereka fokus pada masing-masing bidang pelayanan, sehingga kinerjanya meningkat.