Poles Jalan Daerah Penyangga IKN, Pemerintah Gelontorkan Rp110,2 Miliar

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan progress pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.



Pada penanganan IJD di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara ( IKN ) itu Pemerintah mengelontorkan setidaknya Rp110,02 miliar untuk memperbaiki dan memperbagus kualitas jalan. Terdiri dari 2 paket pengerjaan, yaitu jalan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja Rp67,2 miliar dan penanganan ruas Riko-Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak Rp43 miliar.

"Targetnya akhir tahun 2023 ini sudah selesai,” ujar Menteri PUPR , Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (25/9/2023).

Pelaksanaan IJD diprioritaskan untuk jalan-jalan yang berada di sektor produksi sehingga mempermudah jalur distribusi dan memberikan dampak ekonomi. Sementara untuk jalan daerah di Sepaku, Kalimantan Timur ini nantinya juga akan menjadi jalan pendukung di kawasan IKN Nusantara, terutama menuju destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja.



Penanganan jalan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja mulai dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR pada Juli 2023 lalu. Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja-Sepaku yang juga menjadi akses menuju Kawasan IKN.

Penanganan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp34 miliar dan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai Rp33,2 miliar, sehingga totalnya Rp67,2 miliar.

Selain itu di kawasan penyangga IKN Provinsi Kalimantan Timur juga dikerjakan ruas jalan Riko-Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak Rp43 miliar.

“Di Kalimantan Timur, secara keseluruhan terdapat 14 paket fisik dengan progres sekitar 10% karena ini masih tahap awal. Kalau secara nasional progres fisiknya sudah mencapai 19%,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian.

Menurut Hedy, Kementerian PUPR memang menyasar jalan daerah yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan, seperti sektor produksi UMKM, pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Dan jalan daerah yang selama ini terhambat konektivitasnya ke jalan arteri nasional maupun jalan tol.

“Nanti setelah selesai, asetnya akan diserahterimakan ke Pemerintah Daerah. Kita harapkan nanti bisa menjadi stimulus bagi Pemerintah Daerah supaya bisa membangun jaringan jalan daerahnya masing-masing,” tandas Hedy.