Heboh Nasabah Bunuh Diri, Petinggi AFPI Harus Dikuasai Pinjol Produktif
loading...
Asosiasi pinjol harus dipimpin sosok yang tepat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Dugaan kasus bunuh diri nasbah pinjaman online ( pinjol ) AdaKami akibat diteror tim penagih utang menarik atensi OJK , Polri dan masyarakat luas. Tak cuma itu, viral juga beban biaya layanan yang hampir 100%.
Merespons dugaan dan persepsi publik mengenai tingginya bunga dan biaya layanan pinjol dengan model bisnis cash loan, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W. Budiawan mengatakan, ke depannya industri fintech lending diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan persoalan bunga kepada calon peminjam.
“Faktanya bunga produktif sama non-produktif berbeda. Ke depannya harus lebih transparan, dan kita sedang evaluasi kemungkinan bunga yang terlalu tinggi,” kata Bambang dikutip Senin (25/9/2023).
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi pun berkomentar mengenai keresahan masyarakat akibat pinjol bunga harian yang merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending yang sedang bertumbuh pesat di Indonesia.
Fathan mengatakan, kericuhan yang sering kali disebabkan oleh perusahaan pinjol konsumtif dengan model bisnis cashloan yang mengenakan bunga harian seakan menutupi kontribusi positif dari perusahaan fintech dengan model bisnis pinjaman produktif yang mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui penyediaan akses permodalan bagi sektor usaha riil di Indonesia.
Menurut Fathan, Munas AFPI yang akan memilih ketua umum baru di awal Oktober dapat menjadi momentum yang tepat untuk memulai pembenahan dan reformasi internal AFPI demi meningkatkan pengawasan market conduct atas kegiatan usaha para anggota. Khususnya, dengan memperketat pengawasan terhadap pengenaan bunga dan biaya layanan dari pinjol berizin dengan bunga harian.
“Ketua Umum AFPI nanti jangan sampai dari direktur perusahaan pinjol bunga harian atau dikenal dengan cashloan, karena model bisnis ini dari dulu sering bermasalah. Ketum AFPI idealnya memiliki rekam jejak memimpin pinjol produktif yang peduli sektor usaha riil,” kata Fathan.
Fathan menambahkan, ketua umum AFPI juga harus punya visi membangun perekonomian Indonesia, membuktikan bahwa fintech lending bisa menolong sektor usaha riil yang terdampak pandemi. Bahkan menolong masyarakat yang ingin memiliki rumah tinggal melalui pembiayaan properti.
"Story ini yang saya kira akan membawa citra positif di tengah masyarakat dari yang sebelumnya rusak akibat pinjol cashloan konsumtif,” jelasnya.
Menurutnya, OJK perlu intens mengawasi proses munas AFPI dalam pemilihan Ketum yang baru. Jangan sampai lepas dari atensi OJK sebagai otoritas yang menunjuk AFPI untuk mengawasi pinjol berizin anggotanya melalui pedoman perilaku.
"Jangan sampai malah industri yang seharusnya punya dampak dan citra positif ini dinahkodai oleh individu atau direktur pinjol dengan model bisnis cashloan multiguna yang punya reputasi sering bermasalah dan merugikan masyarakat,” tutup Fathan.
Merespons dugaan dan persepsi publik mengenai tingginya bunga dan biaya layanan pinjol dengan model bisnis cash loan, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W. Budiawan mengatakan, ke depannya industri fintech lending diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan persoalan bunga kepada calon peminjam.
“Faktanya bunga produktif sama non-produktif berbeda. Ke depannya harus lebih transparan, dan kita sedang evaluasi kemungkinan bunga yang terlalu tinggi,” kata Bambang dikutip Senin (25/9/2023).
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi pun berkomentar mengenai keresahan masyarakat akibat pinjol bunga harian yang merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending yang sedang bertumbuh pesat di Indonesia.
Fathan mengatakan, kericuhan yang sering kali disebabkan oleh perusahaan pinjol konsumtif dengan model bisnis cashloan yang mengenakan bunga harian seakan menutupi kontribusi positif dari perusahaan fintech dengan model bisnis pinjaman produktif yang mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui penyediaan akses permodalan bagi sektor usaha riil di Indonesia.
Menurut Fathan, Munas AFPI yang akan memilih ketua umum baru di awal Oktober dapat menjadi momentum yang tepat untuk memulai pembenahan dan reformasi internal AFPI demi meningkatkan pengawasan market conduct atas kegiatan usaha para anggota. Khususnya, dengan memperketat pengawasan terhadap pengenaan bunga dan biaya layanan dari pinjol berizin dengan bunga harian.
“Ketua Umum AFPI nanti jangan sampai dari direktur perusahaan pinjol bunga harian atau dikenal dengan cashloan, karena model bisnis ini dari dulu sering bermasalah. Ketum AFPI idealnya memiliki rekam jejak memimpin pinjol produktif yang peduli sektor usaha riil,” kata Fathan.
Fathan menambahkan, ketua umum AFPI juga harus punya visi membangun perekonomian Indonesia, membuktikan bahwa fintech lending bisa menolong sektor usaha riil yang terdampak pandemi. Bahkan menolong masyarakat yang ingin memiliki rumah tinggal melalui pembiayaan properti.
"Story ini yang saya kira akan membawa citra positif di tengah masyarakat dari yang sebelumnya rusak akibat pinjol cashloan konsumtif,” jelasnya.
Menurutnya, OJK perlu intens mengawasi proses munas AFPI dalam pemilihan Ketum yang baru. Jangan sampai lepas dari atensi OJK sebagai otoritas yang menunjuk AFPI untuk mengawasi pinjol berizin anggotanya melalui pedoman perilaku.
"Jangan sampai malah industri yang seharusnya punya dampak dan citra positif ini dinahkodai oleh individu atau direktur pinjol dengan model bisnis cashloan multiguna yang punya reputasi sering bermasalah dan merugikan masyarakat,” tutup Fathan.
(uka)
Lihat Juga :
