RI Kantongi Dana Hibah Rp514 M dari Inggris, 11 Provinsi Garap Proyek Rendah Karbon
Senin, 02 Oktober 2023 - 22:12 WIB
loading...
Kerja sama lewat pendanaan baru dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang diberikan Inggris sebesar 27,2 juta pound atau setara Rp514 miliar ini akan melibatkan 11 provinsi di Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Indonesia terus berkomitmen dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK), salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Inggris. Kerja sama lewat pendanaan baru yang diberikan Inggris sebesar 27,2 juta pound atau setara Rp514 miliar ini akan melibatkan 11 provinsi di RI.
Sejalan dengan hal itu, Kementerian PPN/Bappenas kembali melanjutkan kerja sama dengan Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) melalui penandatanganan technical agreement mengenai Program Inisiatif PRK (Low Carbon Development Initiative/LCDI) sekaligus meluncurkan Program Hibah LCDI fase selanjutnya.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan, lewat LCDI tahap kedua, Indonesia berencana mengembangkan pendanaan di luar APBN dan APBD dengan pelibatan swasta, tidak hanya di Indonesia namun juga global.
“Untuk sama-sama membangun atau memelihara kondisi bumi supaya green growth betul-betul bisa diimplementasikan,” kata Vivi usai konferensi pers di Kantor Bappenas Jakarta, Senin (2/10/2023).
Adapun Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, krisis iklim, polusi meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang Indonesia hadapi.
“Krisis ini saling berhubungan dalam ekosistem kita. Terlebih krisis ini juga mengancam pencapaian target pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,” ujar Menteri Suharso.
Sejalan dengan RPJPN, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan, di tingkat nasional, lewat LCDI pihaknya juga dibantu untuk mengembangkan berbagai model pembangunan yang rencananya akan dimasukkan ke dalam RPJPN yang berikutnya. LCDI juga akan melibatkan 11 provinsi di RI.
Sejalan dengan hal itu, Kementerian PPN/Bappenas kembali melanjutkan kerja sama dengan Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) melalui penandatanganan technical agreement mengenai Program Inisiatif PRK (Low Carbon Development Initiative/LCDI) sekaligus meluncurkan Program Hibah LCDI fase selanjutnya.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan, lewat LCDI tahap kedua, Indonesia berencana mengembangkan pendanaan di luar APBN dan APBD dengan pelibatan swasta, tidak hanya di Indonesia namun juga global.
“Untuk sama-sama membangun atau memelihara kondisi bumi supaya green growth betul-betul bisa diimplementasikan,” kata Vivi usai konferensi pers di Kantor Bappenas Jakarta, Senin (2/10/2023).
Adapun Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, krisis iklim, polusi meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang Indonesia hadapi.
“Krisis ini saling berhubungan dalam ekosistem kita. Terlebih krisis ini juga mengancam pencapaian target pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,” ujar Menteri Suharso.
Sejalan dengan RPJPN, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan, di tingkat nasional, lewat LCDI pihaknya juga dibantu untuk mengembangkan berbagai model pembangunan yang rencananya akan dimasukkan ke dalam RPJPN yang berikutnya. LCDI juga akan melibatkan 11 provinsi di RI.
Lihat Juga :
