Dana Haji ke Infrastruktur, Jokowi Harus Bicara ke Rakyat
Dana Haji ke Infrastruktur, Jokowi Harus Bicara ke Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Kontroversi penggunaan dana haji ke sektor infrastruktur menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini harus diluruskan. Pasalnya Ia menilai apa yang menurut ekonomi Indonesia baik, belum tentu bagi masyarakat muslim.
(Baca Juga: Dana Haji ke Infrastruktur, Menko Darmin Pede Untung 12%
Peran Presiden Joko Widodo (Jokowi), ungkap dia, menjadi sangat penting sebagai komunikator ke masyarakat dalam pengelolaan dana haji untuk infrastruktur tersebut. Jangan sampai ada sentimen negatif sehingga menimbulkan presiden tidak lagi dipercayai oleh rakyatnya.
"Jadi kalau dipakai infrastruktur itu sangat baik, tetapi ada sentimen negatif pasti. Maka harus dikomunikasikan apa yang menjadi koreksi. Presiden Jokowi di sini harus meluruskan dengan berkomunikasi kepada rakyatnya. Harus dipisahkan antara kontroversi dan yang tidak," kata dia dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (5/8/2017)
Dia menyetujui bila dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian, perlu adanya kejelasan, karena yang terbaik secara ekonomi dan umat Islam itu berbeda satu dengan yang lain.
"Kalau secara ekonomi, dana haji itu seperti orang punya bendungan, bendungan kalau tidak dipakai itu tidak bermanfaat, kalau dipakai irigasi dan lainnya itu bermanfaat. Sejatinya dana haji sudah dipakai oleh orang-orang lain lewat syariah, sudah berjalan kira 2 per tiga dipakai, seperti sukuk dan seterusnya," imbuhnya.
Dia menambahkan, jika sekarang ada ide presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji untuk infrastruktur, sebenarnya tdak ada bedanya apa yang dipakai sekarang asal lewat syariah, itu akan berguna. Misalnya di Malaysia, itu bisa berguna.
"Tetapi mengapa ditantang umat Islam? Ya mungkin umat Islam sebagian tidak percaya kepada pemerintah, yang dianggap menyakiti hati umat, itu bukan urusan ekonomi, tetapi hubungan presiden kepada rakyat, terutama umat Islam. Itu harus diperbaiki kalau saran saya," pungkasnya.
(Baca Juga: Dana Haji ke Infrastruktur, Menko Darmin Pede Untung 12%
Peran Presiden Joko Widodo (Jokowi), ungkap dia, menjadi sangat penting sebagai komunikator ke masyarakat dalam pengelolaan dana haji untuk infrastruktur tersebut. Jangan sampai ada sentimen negatif sehingga menimbulkan presiden tidak lagi dipercayai oleh rakyatnya.
"Jadi kalau dipakai infrastruktur itu sangat baik, tetapi ada sentimen negatif pasti. Maka harus dikomunikasikan apa yang menjadi koreksi. Presiden Jokowi di sini harus meluruskan dengan berkomunikasi kepada rakyatnya. Harus dipisahkan antara kontroversi dan yang tidak," kata dia dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (5/8/2017)
Dia menyetujui bila dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian, perlu adanya kejelasan, karena yang terbaik secara ekonomi dan umat Islam itu berbeda satu dengan yang lain.
"Kalau secara ekonomi, dana haji itu seperti orang punya bendungan, bendungan kalau tidak dipakai itu tidak bermanfaat, kalau dipakai irigasi dan lainnya itu bermanfaat. Sejatinya dana haji sudah dipakai oleh orang-orang lain lewat syariah, sudah berjalan kira 2 per tiga dipakai, seperti sukuk dan seterusnya," imbuhnya.
Dia menambahkan, jika sekarang ada ide presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji untuk infrastruktur, sebenarnya tdak ada bedanya apa yang dipakai sekarang asal lewat syariah, itu akan berguna. Misalnya di Malaysia, itu bisa berguna.
"Tetapi mengapa ditantang umat Islam? Ya mungkin umat Islam sebagian tidak percaya kepada pemerintah, yang dianggap menyakiti hati umat, itu bukan urusan ekonomi, tetapi hubungan presiden kepada rakyat, terutama umat Islam. Itu harus diperbaiki kalau saran saya," pungkasnya.
(akr)
Explore More