Di Depan Wakil Rakyat, Jokowi Janji Ciptakan Ekonomi Berkeadilan
Di Depan Wakil Rakyat, Jokowi Janji Ciptakan Ekonomi Berkeadilan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tahun 2017.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Jokowi berjanji akan mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di Tanah Air, serta menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Dia mengatakan, pada tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Pemerintah menginginkan agar rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurutnya, pemerintah ingin agar rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Pemerintah berharap rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia.
"Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik," tutur dia.
Jokowi menambahkan, pemerintah berharap kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Meskipun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016, namun dirinya merasa hal tersebut belum cukup.
Pemerintah harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan. Meskipun, saat ini Indeks Gini Rasio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
"Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," terang Jokowi.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Jokowi berjanji akan mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di Tanah Air, serta menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Dia mengatakan, pada tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Pemerintah menginginkan agar rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurutnya, pemerintah ingin agar rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Pemerintah berharap rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia.
"Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik," tutur dia.
Jokowi menambahkan, pemerintah berharap kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Meskipun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016, namun dirinya merasa hal tersebut belum cukup.
Pemerintah harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan. Meskipun, saat ini Indeks Gini Rasio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
"Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," terang Jokowi.
(izz)
Explore More