Jatim Jadi Provinsi Pertama Mendapat Izin Mengelola Pelabuhan

SURABAYA - Jawa Timur menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang memperoleh izin dari pemerintah pusat untuk mengelola pelabuhan. Izin ini seiring ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo antara Kementerian Perhubungan dengan PT Delta Artha Bahari Nusantara, BUMD milik Pemprov Jatim. Melalui KSP ini, Pemprov Jatim secara resmi mengelola sepenuhnya Terminal baru Probolinggo.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, keberadaan Pelabuhan Baru Probolinggo dapat menekan ongkos transportasi hingga 32%. Hal tersebut menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berada di Probolinggo dan sekitarnya. Dan kegiatan bongkar muat tidak hanya dilakukan di Surabaya, juga bisa di Probolinggo.

"Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo- Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. Ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32%," katanya, Senin (21/8/2017).

Pada awalnya, lanjut Pakde Karwo--panggilan akrabnya--Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai back up system transport akibat bencana lumpur Lapindo. Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.

Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat rata rata kunjungan kapal per-bulan pada 2016 sebesar 25 kapal per bulan.

Pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat menjadi 36 kapal per bulan (naik 44%). Sedangkan rata-rata volume bongkar muat per bulan pada 2016 sebesar 36.048 T/M3. Kemudian pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat 137,70% menjadi 85.686 T/M3.

Tercatat sejumlah perusahaan memanfaatkan pelabuhan ini, antara lain PT Cheil Chedang Indonesia, PT Tjiwi Kimia dan industri-industri di daerah Ngoro Mojokerto. Keberadaan pelabuhan baru ini juga sudah bisa melayani berbagai kepentingan ekonomi, seperti pengiriman batubara, aspal curah, tepung dari Nusa Tenggara Barat dan Semen serta pengiriman sebanyak 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Bahkan tujuh kapal asing pengangkut barang milik perusahaan Chiel Jeddang direct shipping langsung bongkar muat di pelabuhan Probolinggo dengan rata-rata dua kapal per bulan. Ini bukti betapa vitalnya peran pelabuhan Probolinggo," lanjut Soekarwo.

Pakde Karwo menegaskan kesiapan Probolinggo untuk menjadi pelabuhan internasional. Pelabuhan ini telah memiliki sertifikat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan berdasarkan International Code For Security of Ships and Port Facilites (ISPS Code).

kedepan, Pelabuhan Probolinggo akan terus dikembangkan. Pemprov Jatim sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBD senilai lebih dari Rp300 miliar untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut. Hingga tahun 2016, total luas lahan pelabuhan telah mencapai 23,12 hektare.

Adapun untuk sisi laut yang dibangun dengan dana APBN telah terbangun dua dermaga, yaitu dermaga satu berdimensi 93 m x 18,5 m dengan kedalaman -5 mLWS dan dermaga dua berdimensi 229 m x 31 m dengan kedalaman -10 mLWS.

"Ke depan, pengembangan yang dilakukan adalah membangun dermaga tiga dengan kedalaman -13 mLWS dan dermaga empat dengan kedalaman -16 mLWS agar bisa melayani kapal container dan curah dengan kapasitas yang lebih besar," ujar Pakde Karwo.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memuji langkah Pakde Karwo yang berani mengelola pelabuhan. Menurutnya, jika dikelola secara mandiri oleh provinsi, maka pengelolaannya akan lebih baik, ongkos transportasi juga lebih murah dan prosesnya lebih cepat.

"Disamping pengelolaannya akan lebih baik jika ditangani provinsi, setiap tahunnya, pengelolaan pelabuhan menyedot dana APBN yang besar, jadi penyerahan pelabuhan ini tentu mengurangi beban APBN. Kami memuji langkah Pakde Karwo yang berinisiatif ingin mengelola pelabuhan secara mandiri," pujinya.

Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, keputusannya menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Probolinggo kepada Pemprov Jatim sudah tepat. Pasalnya Jatim adalah daerah yang dinamis dan menjadi pusat logistik dan konektivitas perdagangan di Indonesia Timur.

"Kedepan, kami akan terus membangun pelabuhan lainnya seperti di Kediri dan kami serahkan ke Pemprov Jatim. Sehingga bisa memperlancar arus perdagangan serta mengurangi kepadatan di jalan darat. Penyerahan pelabuhan ini juga sebagai hadiah pemerintah pusat kepada Jatim di hari kemerdekaan kita," pungkasnya.