Riset Inovatif dan SDM Unggul Dukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan

JAKARTA - Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak lepas dari peran penting dari riset inovatif dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset yang inovatif untuk pembangunan nasional lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Hal ini menjadi arahan Presiden Joko Widodo serta memperhatikan kondisi nasional saat ini. "Adanya riset inovatif tentunya akan mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional akan mendorong adanya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional," papar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2020).

(Baca Juga: Infrastruktur, Cara Kerja dan SDM Prasyarat RI Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi)

Dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) bertajuk "Peran Riset Inovatif dan SDM Unggul dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan" Selasa (4/8) lalu, Sjarief mengatakan bahwa melalui kegiatan ini pihaknya menerjemahkan apa yang menjadi arahan menteri kelautan dan perikanan untuk roadmap program BRSDM periode 2020-2024.

"Terutama dalam hal memperbaiki komunikasi dua arah dengan stakeholder, mengingat kami memiliki sekitar 4.500 penyuluh di lapangan. Semoga ke depannya program BRSDM dapat tepat sasaran dan sejalan dengan arahan menteri kelautan dan perikanan serta Presiden," ucapnya.

Guna menajamkan program BRSDM periode 2020-2024, Rakorpus BRSDM menghadirkan beberapa penasihat menteri kelautan dan perikanan sebagi narasumber untuk memberikan pembekalan yakni, Rokhmin Dahuri, Laode Masihu Kamaludin, dan Yudi Nurul Ikhsan.

"Kami harap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mendiskusikan terobosan-terobosan kegiatan yang dilakukan oleh pusat maupun balai besar serta menjadi sarana untuk melakukan kolaborasi antar pusat untuk mendorong melahirkan kegiatan bersama yang memberikan nilai tambah ekonomi pada masyarakat berbasis pembekalan dari para penasehat menteri. Pembekalan ini tentunya menjadi energi baru dalam menyelesaikan kegiatan di tahun 2020 serta merancang kegiatan di tahun 2021-2024, sehingga kegiatan yang dilaksanan BRSDM dapat mendukung dan memperkuat kebijakan-kebijakan Menteri KP, dan masyarakat kelautan dan perikanan tentunya," tegas Sjarief.

Pada kesempatan tersebut, Rokhmin Dahuri, yang juga menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, menuturkan bahwa kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh "innovation-driven economy", namun keragaan kapasitas IPTEK dan inovasi bangsa Indonesia, tak terkecuali di sektor kelautan dan perikanan, sampai saat ini tergolong rendah.

"Penyebab rendahnya kapasitas inovasi disebabkan oleh berbagai hal yakni, banyak aktivitas R&D (Litbang) hanya untuk menghasilkan tulisan ilmiah dan prototipe teknologi; rendahnya kreativitas, daya inovasi, dan entrepreneurship kebanyakan peneliti; mayoritas pengusaha industri mengharapkan ‘quick-short wins’ dalam jangka pendek, sedangkan sebagian besar inovasi bisa komersial dan diproduksi masal setelah sekitar 5 tahun; serta minimnya dana, prasarana, dan sarana," terang Rokhmin.

Selain itu, rendahnya inovasi juga disebabkan karena peran pemerintah sebagai match maker antara peneliti yang menghasilkan prototipe dengan industriawan jauh dari optimal; rendahnya penghargaan ekonomi maupun sosial dari pemerintah dan masyarakat kepada peneliti; kurangnya insentif dan penghargaan dari pemerintah kepada industriawan yang mau mengindustrikan dan mengomersialkan invensi para peneliti.

(Baca Juga: Kadin Apresiasi Capaian KKP di Semester I 2020)

Penyebab lainnya yaitu, minimnya kerjasama sinergis antara peneliti –swasta/industri – pemerintah; hasil riset minim yang telah sukses diindustrikan menjadi produk teknologi made in Indonesia yang laku di pasar domestik maupun global; terdapat kegagalan sistem pendidikan, di mana mayoritas lulusan hanya bisa menghafal, tetapi lemah dalam hal analytical capability and problem solving, kreativitas, inovasi, teamwork, dan etos kerja unggul/akhlak mulia; rendahnya status gizi dan kesehatan masyarakat; dan political commitment Pemerintah, DPR, dan elit pemimpin bangsa yang sangat rendah terhadap R & D dan inovasi.

"Memperhatikan tugas dan fungsi BRSDM, masih terdapat satu tugas dan fungsi yang perlu dilengkapi agar inovasi yang tugas fasilitasi hilirisasi atau komersialisasi hasil riset tahap prototipe yang technologically ready menjadi produk inovasi teknologi dan non-teknologi yang laku di pasar domestik maupun global," ungkap Rokhmin.

Sementara itu, Laode M Kamaluddin, menjelaskan bahwa kebijakan KP perlu memenuhi beberapa hal, diantaranya yakni, penguatan SDM dan inovasi riset KP; pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasab SDKP serta karantina ikan; membangkitkan industri KP melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri; peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan; memperbaiki komunikasi dengan nelayan; penyederhanaan perizinan; hingga optimalisasi penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.

"Untuk itu, BRSDM harus dapat meningkakan transformasi digital untuk menguatkan peran data menjadi peran informasi dalam analisa ilmiah dan pemodelan. Strategi pengembangan SDM dilakukan secara dinamis berdasarkan analisa big data dan menetapkan fokus riset sebagai penopang utama mendukung kinerja KKP serta mendukung keberhasilan pembangunan KP," tutur Laode.

Di akhir kesempatan, Yudi Nurul Ihsan menerangkan bahwa riset KP harus difokuskan pada kontribusi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan berkelanjutan, distribusi kesejahteraan secara adil, serta kelestarian ekosistem dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang menjadi dasar kebijakan dan program.

“Sebagai solusi, terobosan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid di bidang KP perlu strategi program quick wins, dengan strategi pengelolaan berupa optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, perbaikan tata niaga dan distribusi hasil perikanan dan kelautan untuk peningkatan daya saing, penguatan peraturan dan kebijakan, serta peningkatan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia, inovasi iptek serta riset di bidang kelautan dan perikanan,” jelas Yudi.

(Baca Juga: Yeay! Ekspor Perikanan Naik 6,9% di Semester I/2020)

Rakorpus BRSDM terlaksana sebagai terobosan kegiatan guna pemantapan kegiatan riset dan SDM tahun 2020; penguatan kolaborasi perencanaan kegiatan riset dan sumber daya manusia KP tahun 2021 yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi pada masyarakat; dan sebagai penguatan sinergitas program riset dan pengembangan SDM, dengan program KKP dan stakeholder lainnya.

Dalam mendukung program nasional, BRSDM mendorong penyelenggaraan pendidikan vokasi yang dilakukan seluruh lembaga pendidikan di KKP dapat memastikan bahwa lulusannya diterima pada dunia usaha dan dunia industri. Pada penyelenggaraan pelatihan, tidak hanya memprioritaskan kuantitas semata, namun juga melakukan traceability terhadap lulusannya. Sedangkan kegiatan penyuluhan harus melakukan breakthrough dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang dalam menumbuhkan kelompok usaha baru dan melakukan pendampingan kelompok yang telah ada untuk terus berkembang.

Dari aspek riset dan inovasi iptek, BRSDM mendorong seluruh satker untuk dapat meningkatkan sinergi dari hulu ke hilir. Penelitian harus dirancang secara terintegrasi. Penyelenggaran pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan dan riset didorong untuk menciptakan banyak kegiatan ekonomi dan melakukan beragam terobosan.