Misbakhun Minta Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengaku terus memperjuangkan dana desa agar naik dari proporsinya Rp300 juta sampai Rp1 miliar tiap desa melalui mekanisme transfer daerah. Dia pun mewanti-wanti ke mitra kerjanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jangan sampai salah prosedur (administrasi) dan menimbulkan masalah.

"Sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi dengan membangun dari pinggiran, dan ini seiring dengan komitmen Partai Golkar dengan membangun desa," kata dia saat lawatan ke Desa Tambaksari, Purwodadi, Rabu (15/11/2017).

Kepala Desa Tambaksari Jadmiko dalam sambutannya mengatakan, banyak potensi yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Di antaranya, sebagai desa penghasil kopi, desa wisata budaya karena banyak situs sejarah, namun krisis air bersih.

"Desa kami terkendala air bersih. Nah, di kebun teh ada sumber air besar. Bagaimana nantinya ke depan air bersih bisa disalurkan ke masyarakat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Misbakhun mengingatkan agar dana desa yang nilainya besar harus bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin masyarakat merasakan pembangunan secara langsung.

Sementara terkait potensi kopi, Misbakhun mengatakan, ada 18 kelompok tani, kelompok tani ini harus kompak, misalnya bagaimana mereka membangun gudang kopi, memiliki pengering kopi, dan pengelolaan lainnya. Karena itu, kepala desa dan aparat terkait perlu memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan dana desa.

Misbakhun berjanji untuk berkomitmen dalam mengajak mitra kerjanya Bank Indonesia (BI) melakukan pembinaan pengelolaan kopi. Kelompok taninya sudah ada, tinggal membuat koperasi. "Petani harus dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan pengelolaan hasil pertanian dengan baik pasca panen," imbuh dia.

Pria kelahiran Pasuruan itu kembali mengingatkan, dana desa sangat besar. Ketika digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka akan menjadikan kesejahteraan. Namun, jika tidak bisa mengelola hati-hati, akan ada audit dari BPKP, maka akan terkena kasus hukum. "Bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dimulai dari pembangunan desa," imbuhnya.