Hingga Akhir November 2023, KUR Tersalurkan Capai Rp229,95 Triliun
loading...
Hingga 30 November 2023, KUR yang telah disalurkan mencapai Rp229,95 triliun atau 77,42% dari target. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Dalam upaya memperkuat pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemerintah menyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengah target sebesar Rp297 triliun di tahun 2023. Hingga 30 November 2023, tercatat KUR yang telah disalurkan mencapai Rp229,95 triliun atau 77,42% dari target kepada 4,12 juta debitur.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengatakan, percepatan penyaluran KUR menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.
"Extra effort percepatan penyaluran KUR tersebut dituangkan dalam berbagai strategi kebijakan seperti penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, membuka opsi penyaluran KUR dengan berbagai stakeholder, melakukan relaksasi peraturan terkait penyaluran KUR, mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA), serta mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah dalam ekosistem KUR," papar Ferry dalam keterangan resminya, Rabu (27/12/2023).
Dia mengatakan, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada sisi kuantitas, namun juga memperhatikan sisi kualitas. Hal ini tercermin dari tingkat non-performing loan (NPL) KUR yang masih relatif terjaga di angka 2,03% (posisi 30 Oktober 2023).
Sedangkan untuk tahun 2024, beberapa perubahan kebijakan dilakukan guna mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku pada kebijakan penyaluran KUR 2023. Misalnya, ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR.
Di tahun 2024, lanjut dia, pemerintah akan melanjutkan penyaluran KUR dengan tetap memprioritaskan kuantitas dan kualitas. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran KUR tahun 2024 sebesar Rp47,78 triliun.
Sejalan dengan upaya optimalisasi penyaluran KUR, sambung Ferry, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR juga terus dimutakhirkan. Direncanakan pada tahun 2024, beberapa fitur yang terdapat pada SIKP akan dilakukan peningkatan, seperti terkait penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan.
Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Adi Prasetya menambahkan, pemerintah berharap kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder KUR, baik dari sisi pemerintah pusat, daerah, para penyalur KUR, dan para penjamin KUR semakin kuat. "Sinergitas dan kolaborasi dari setiap stakeholder KUR diperlukan agar akselerasi penyaluran KUR dapat dilaksanakan," tandasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengatakan, percepatan penyaluran KUR menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.
"Extra effort percepatan penyaluran KUR tersebut dituangkan dalam berbagai strategi kebijakan seperti penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, membuka opsi penyaluran KUR dengan berbagai stakeholder, melakukan relaksasi peraturan terkait penyaluran KUR, mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA), serta mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah dalam ekosistem KUR," papar Ferry dalam keterangan resminya, Rabu (27/12/2023).
Dia mengatakan, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada sisi kuantitas, namun juga memperhatikan sisi kualitas. Hal ini tercermin dari tingkat non-performing loan (NPL) KUR yang masih relatif terjaga di angka 2,03% (posisi 30 Oktober 2023).
Sedangkan untuk tahun 2024, beberapa perubahan kebijakan dilakukan guna mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku pada kebijakan penyaluran KUR 2023. Misalnya, ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR.
Di tahun 2024, lanjut dia, pemerintah akan melanjutkan penyaluran KUR dengan tetap memprioritaskan kuantitas dan kualitas. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran KUR tahun 2024 sebesar Rp47,78 triliun.
Sejalan dengan upaya optimalisasi penyaluran KUR, sambung Ferry, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR juga terus dimutakhirkan. Direncanakan pada tahun 2024, beberapa fitur yang terdapat pada SIKP akan dilakukan peningkatan, seperti terkait penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan.
Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Adi Prasetya menambahkan, pemerintah berharap kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder KUR, baik dari sisi pemerintah pusat, daerah, para penyalur KUR, dan para penjamin KUR semakin kuat. "Sinergitas dan kolaborasi dari setiap stakeholder KUR diperlukan agar akselerasi penyaluran KUR dapat dilaksanakan," tandasnya.
(fjo)
Explore More