Pembangunan Bandara di Bali Utara Terus Diperjuangkan

DENPASAR - Pembangunan bandara di daerah Buleleng terus diperjuangkan oleh Gubernur Bali I Made Mangku Pastika sebagai upaya untuk menyeimbangkan pembangunan di Bali selatan dan Utara. Dia menegaskan bahwa akan tetap berjuang untuk merealisasikan pembangunan bandara di kawasan Bali Utara.

“Salah satu cara untuk menyeimbangkan pembangunan, Bali Selatan, Utara, Timur agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Ditambah secara langsung bisa meningkatkan pendapatan kesejahteraan, dari dulu kami bercita-cita membangun infrastruktur dengan membangun Bandara di Bali utara dan itu sudah dilakukan berbagai studi oleh berbagai kelompok,” terang Pastika di Denpasar, Rabu (7/3).

Di tengah upaya pembangunan bandara baru, Pastika mengutarakan munculnya kabarnya rencana tersebut bakal batal membuat resah. Untuk itu, pihaknya berinisiatif mengubungi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan untuk meminta klarifikasi.

Mendengar penjelasan Menko Kemaritiman, Pastika menegaskan bahwa belum ada pembatalan terkait rencana pembangunan bandara di Bali Utara. Menurutnya bahwa isu pembatalan itu berawal dari laporan hasil survei World Bank yang menggandeng Universitas Udayana (UNUD). "Survei difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk Bali, yang paling signifikan adalah airport di Bali Utara dan kereta api keliling Bali," katanya.

Menurut hasil kajian mereka, pembangunan infrastruktur yang lebih feasible untuk menyeimbangkan pembangunan Bali Selatan dan Utara adalah pembangunan jalan tol menembus gunung dan penambahan akses kapal yang menghubungkan Banyuwangi dan Bali Utara. Selain itu, survei juga tidak merekomendasikan pembangunan rel kereta api keliling Bali yang dinilai akan menimbulkan polusi.

Menanggapi hal tersebut, Pastika menegaskan bahwa pembangunan bandara di kawasan Bali Utara merupakan rencana strategis yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan. “Pembangunan bandara di Bali Utara telah direncanakan sejak tahun 2009 dan tertuang dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009," ungkapnya.

"Rencana tersebut terus digodok dan dimatangkan hingga mengerucut pada dua penawaran dari perusahan yaitu PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dan PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari). Keduanya saya rekomen, tapi hingga saat ini belum ada kepastian. Nah, sementara itu jalan, tiba-tiba ada survei yang dilakukan World Bank menggandeng Universitas Udayana," papar Pastika.

Lebih lanjut Ia menyayangkan survei dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemprov Bali. Bahkan, hasil survei yang belum resmi dipresentasikan kepada pemerintah pusat telah beredar luas dan menicu keresahan. Pihaknya mengaku, mendapat penjelasan dari Menko Kemaritiman bahwa hasil survei itu sejatinya baru akan dipresentasikan secara resmi minggu depan.