Hindari Jurang Resesi, Percepat Penyerapan Anggaran PEN

JAKARTA - Penyerapan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun ternyata masih sangat rendah. Perlu upaya lebih keras dan masif lagi agar dalam sisa waktu yang tidak sampai dua bulan ini dana PEN bisa terserap maksimal.

Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para menteri bawahannya sepertinya tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan anggaran PEN. Jika dihitung dari minggu lalu yang penyerapannya baru 20% dan pada 6 Agustus yang sekitar 21,8%, maka hanya ada kenaikan 1,8%. Sangat kecil.

Padahal berbagai kalangan mengingatkan, penyerapan dana PEN merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mendongkrak daya beli masyarakat dan menghindarkan Indonesia memasuki jurang resesi. Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengaku terus berupaya mencari cara agar penyerapan dana PEN ini bisa maksimal. (Baca: Ternyata BLT Rp600 Ribu Buat Karyawan Ada Pamrihnya, Apa itu?)

“Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali, sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi,” jelas Budi.

Harapan Presiden Jokowi tentu sama dengan keinginan seluruh rakyat, agar kuartal ketiga tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa positif. Namun sayangnya, implementasi program PEN dinilai payah oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir.

Akibat lambannya implementasi PEN inilah yang membuat Presiden Jokowi akhirnya memangkas sejumlah program untuk langkah efisiensi yang awalnya ada lima program, dipangkas menjadi tiga program. "Tadinya awalnya ada lima program, tapi Pak Presiden (Joko Widodo) bilang tiga saja, yang penting jalan. Ngapain program tebal-tebal, implementasinya payah," tegas Erick. (Baca juga: Anies Baswedan Bikin Keok Kang Emil, Ganjar, dan Khofifah)

Padahal, Erick yakin jika implementasi program-program tersebut berjalan akan memberi efek bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bahkan, dia mengklaim akan pulih secara cepat 100% yang diikuti oleh pertumbuhan sejumlah sektor bisnis pada kuartal I/2021. Erick mencontohkan, recovery ekonomi di China terjadi akibat program pemulihan ekonomi mereka tidak muluk-muluk.

Agaknya Erick dan jajarannya harus lebih bekerja keras lagi. Pasalnya, data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan program PEN hingga 6 Agustus 2020, baru mencapai Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

"Dari Rp695,2 triliun itu, DIPA sudah dikeluarkan Rp313,2 triliun. Anggaran yang tanpa pakai DIPA Rp155,9 triliun yaitu insentif perpajakan, sedangkan yang masih belum di-DIPA-kan sebanyak Rp226,1 triliun," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani memerinci untuk bidang kesehatan dengan alokasi Rp87,55 triliun realisasinya baru Rp7,1 triliun atau 14,4% dari anggaran, sedangkan untuk program perlindungan sosial dengan alokasi Rp203,91 triliun telah terealisasi Rp86,45 triliun atau 48,8% dari anggaran. Kemudian untuk sektor kementerian/lembaga dan pemda dengan alokasi Rp106,5 triliun, yang sudah realisasi Rp8,6 triliun atau 25,7% dari anggaran.

Selanjutnya, insentif dunia usaha alokasi anggaran Rp120,61 triliun dengan realisasi Rp16,6 triliun atau 13,7% dari pagu; sedangkan untuk dukungan bagi UMKM dengan alokasi Rp123,47 triliun, realisasinya Rp32,5 triliun atau 27,1% dari anggaran. (Baca juga: Negara Teluk Minta PBB Perpanjang Embargo Senjata, Iran Kesal)

Menurut Sri Mulyani, tren penyerapan anggaran secara keseluruhan telah menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan upaya pemerintah dalam memperpanjang program hingga Desember 2020. "Kita juga sudah mempercepat proses usulan baru dari berbagai klaster mulai kesehatan, UMKM, bansos, dan sektoral serta pemda,” katanya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah turut melakukan redesain terhadap program-program yang tidak meningkat dalam pelaksanaannya. "Kita akan selalu melakukan redesain agar dampak dari penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa maksimal. Kita terus mempercepat proses simplifikasi terhadap proses birokrasinya," tegasnya.

Menurut Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B Hirawan, dana stimulus program PEN yang disiapkan pemerintah harus dipercepat penyerapannya. Dana stimulus itu bisa digunakan secara tepat dan cepat, sebab saat ini pemerintah tidak bisa hanya fokus kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah sebanyak 40%. (Lihat videonya: Kecelakaan Maut Tol Cipali, 8 Orang Tewas)

"Karena apa? Banyak sekali masyarakat yang mungkin dulunya berpendapatan menengah sekarang sudah masuk ke golongan masyarakat miskin," tegasnya.

Jangan sampai dengan lambatnya implementasi dan penyerapan dana program PEN membuat golongan masyarakat miskin bertambah banyak. Jika hal ini terjadi, pekerjaan rumah pemerintah tentu makin besar. Jadi sudah seharusnya segera diantisipasi! (Rina Anggraeni/Suparjo Ramlan/Aditya Pratama/Rakhmat Baihaqi)