Jodohkan BUMN Penerbangan dengan Pariwisata, Maunya Jokowi Apa?

JAKARTA - Pengamat penerbangan sekaligus anggota Ombudsman RI Alvin Lie mencatat wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerbangan dengan pariwisata kurang tepat. Meski tujuan tersebut merupakan langkah efisiensi dalam meningkatkan daya saing kedua sektor tersebut.

Alvin menyebut, kedua sektor ini saling mendukung satu dengan lainnya, namun begitu secara ekosistem sektor penerbangan dengan pariwisata cukup berbeda. Dia bilang, ekosistem pariwisata ada lima belas sedangkan penerbangan hanya satu saja.

"Sekarang kita tanya dulu Presiden (Jokowi) maunya apa? Kalau penerbangan mau di-holding tentunya rumpunnya itu rumpun transportasi dan bukan rumpun pariwisata, sebab ekosistemnya ini berbeda. Transportasi ya kaitannya dengan transportasi udara, darat, dan laut, itu bisa di-holding agar bisa sinerginya dan karakter bisnisnya itu sejalan, tapi nyatanya kan berbeda," ujar Alvin saat dihubungi, Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Lima belas komponen ekosistem di sektor pariwisata yang dimaksud Alvin adalah Komponen ekosistem pariwisata yakni daya tarik alam, kegiatan atau aktivitas, seni budaya dan tradisi, sejarah, gaya hidup, nilai sosial dan sikap warga setempat, kuliner, belanja dan cinderamata, transportasi dan transportasi lokal, akomodasi, pelayanan dan fasilitas pendukung, informasi dan promosi, regulasi & politik, keamanan dan keselamatan, serta biaya. (Baca juga: Mengenal Cloud Bread, si Roti Awan yang lagi Viral )

Alvin mengatakan, langkah holding antara maskapai penerbangan plat merah dengan pariwisata justru dikhawatirkan akan salah arah. Dia bilang kalau pun Kepala Negara bertujuan meningkatkan daya tarik pariwisata pasca pandemi Covid-19 seharusnya regulasi dan program kerja pemerintah yang dimaksimalkan.

Bahkan dia menilai sektor pariwisata bukan hanya dikelola BUMN, tapi ada banyak peran dari pihak swasta. Karena itu, kata dia, ada banyak hal yang harus dipertinbangkan sebelum langkah penggabungan kedua sektor itu dilakukan.

"Ekosistem pariwisata ini tidak hanya transportasi tapi banyak sekali. Nah, saya tidak banyak komentar karena saya tidak tahu tujuan presiden apa? Misalnya tujuannya strategi pariwisata lebih tajam dan lebih terarah bahkan efektif, yah kita bicara regulasi dan program kerja pemerintah, tidak sampai ke holding. Karena pariwisata bukan hanya BUMN tapi lebih banyak swastanya," tuturnya. (Baca juga: Sedot Investasi Rp23 Triliun, ITDC Jadikan Pariwisata Penopang Ekonomi Nasional )

Di sisi lain, saat dikonfirmasi perihal indikasi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari tekanan keuangan akibat anjloknya penumpang disaat pandemi, Alvin menyebut, hal itu justru salah kaprah. Kata dia, menyatukan kedua sektor yang sama-sama terpuruk adalah langkah keliru.

"Kalau melakukan itu berarti menjodohkan orang sakit dengan orang sakit. Garuda-nya sakit parah dan pariwisatanya sakit parah, itu nantinya tidak mati bareng tapi keturunannya cacat sejak lahir. Pariwisata dan Garuda sedang marah kalau digabungkan nanti seperti apa?," ujar dia.

Sebelumnya, presiden Jokowi melihat penyebab utama dari terkontraksinya ekonomi Indonesia adalah sektor pariwisata. Oleh karena itu dia berencana melakukan transformasi dengan menggabungkan BUMN di bidang penerbangan dan pariwisata.

Dengan penggabungan BUMN tersebut, Jokowi yakni fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan penerbangan bisa semakin kuat. Jokowi menilai hub penerbangan saat ini di Indonesia terlalu banyak dan tidak merata sebarannya. Dia mencatat setidaknya ada 30 bandara internasional di Indonesia. (Baca: Jokowi Buka Peluang Melebur BUMN Penerbangan dan Pariwisata )

"Apakah diperlukan sebanyak ini? Negara-negara lain saya kira tidak melakukan ini, coba dilihat, dan 90% lalu lintas terpusat hanya di 4 bandara. Artinya kuncinya ada di 4 bandara ini di Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur, dan Kualanamu di Sumatera Utara," kata Jokowi.