Bantuan Rp2,4 Juta untuk UMKM Mulai Cair saat HUT RI
Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:49 WIB
loading...
ilustrasi umkm
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menggerakkan roda perekonomian, khususnya UMKM di daerah. Teranyar, giliran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berkolaborasi menghadirkan program bantuan.
"Selain program reguler, yaitu pemberdayaan UMKM , juga percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerja sama dalam penyediaan database UMKM," kata Menkop UKM Teten Masduki usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Teten menjelaskan untuk tahap pertama ini kerja sama akan terkait dengan penyaluran Banpres bagi 12 juta usaha mikro yang rencananya mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang, di mana masing-masing usaha mikro mendapatkan dana hibah Rp2,4 juta.
Baca Juga: Program Pemulihan UMKM Terdampak COVID-19 di Parepare Mulai Dijalankan
"Penyaluran ini akan dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah, sisanya disalurkan di tahap kedua dalam rentang waktu yang tak terlalu lama dengan tahap 1," jelas Teten.
Menurut Teten, berbeda dengan UKM yang by name dan by adress, data mengenai usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di daerah, terkadang fluktuatif. Karena itu, kerja sama dengan Kemendagri yang membawahi Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan.
Sementara itu Mendagri Tito mengatakan, pihaknya sudah lama ingin berkunjung ke KemenkopUKM dan baru sekarang terlaksana. "Pertemuan saya dengan Kang Teten ini jadi momentum, sehubungan saat ini terjadi kontraksi ekonomi dan keuangan akibat pandemi Covid-19, bukan hanya di nasional namun juga di daerah dan masyarakat”, kata Tito.
Salah satu upaya menghadapi permasalahan dampak sosial ekonomi ini adalah dengan merealisasikan anggaran, khususnya ke daerah. "Bapak Presiden juga sudah menyampaikan, secepatnya harus ada uang beredar dan kegiatan ekonomi harus mulai pulih kembali", tegas Tito.
Pihaknya juga sudah mengumpulkan 548 Kepala Daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran. ”Saya memberikan apresiasi pada daerah yang mampu menyerap sampai 47,4 persen, namun ada juga yang masih di bawah 25 persen. Kepada mereka saya berikan peringatan, dan akan saya lakukan evaluasi awal September ini. Jika tak ada peningkatan, saya akan turunkan Irjen ke daerah-daerah yang masih sedikit penyerapan anggarannya”, tegas Tito.
Baca Juga: Bangkitkan Geliat UMKM, Pertamina Hadirkan Etalase UMKM di CPI
Tito mengatakan, pihaknya sebagai salah satu anggota dewan pengarah Tim Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri BUMN Erik Tohir, melihat salah satu skema PEN yang cukup besar dan masif adalah UMKM . Karena itu, Kemendagri yang bisa dibilang sebagai jembatan antara pusat dan daerah, juga ingin memastikan penyaluran skema bantuan ke UMKM bisa secepatnya terserap.
"Data 99 persen data WNI ada di kami, yaitu di Ditjen Dukcapil; kami juga memiliki jangkauan sampai ke desa-desa, di mana nantinya tim penggerak PKK akan diterjunkan untuk membagikan masker ke masyarakat. Masker tersebut kami serap dari UMKM," tandasnya.
"Selain program reguler, yaitu pemberdayaan UMKM , juga percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerja sama dalam penyediaan database UMKM," kata Menkop UKM Teten Masduki usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Teten menjelaskan untuk tahap pertama ini kerja sama akan terkait dengan penyaluran Banpres bagi 12 juta usaha mikro yang rencananya mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang, di mana masing-masing usaha mikro mendapatkan dana hibah Rp2,4 juta.
Baca Juga: Program Pemulihan UMKM Terdampak COVID-19 di Parepare Mulai Dijalankan
"Penyaluran ini akan dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah, sisanya disalurkan di tahap kedua dalam rentang waktu yang tak terlalu lama dengan tahap 1," jelas Teten.
Menurut Teten, berbeda dengan UKM yang by name dan by adress, data mengenai usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di daerah, terkadang fluktuatif. Karena itu, kerja sama dengan Kemendagri yang membawahi Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan.
Sementara itu Mendagri Tito mengatakan, pihaknya sudah lama ingin berkunjung ke KemenkopUKM dan baru sekarang terlaksana. "Pertemuan saya dengan Kang Teten ini jadi momentum, sehubungan saat ini terjadi kontraksi ekonomi dan keuangan akibat pandemi Covid-19, bukan hanya di nasional namun juga di daerah dan masyarakat”, kata Tito.
Salah satu upaya menghadapi permasalahan dampak sosial ekonomi ini adalah dengan merealisasikan anggaran, khususnya ke daerah. "Bapak Presiden juga sudah menyampaikan, secepatnya harus ada uang beredar dan kegiatan ekonomi harus mulai pulih kembali", tegas Tito.
Pihaknya juga sudah mengumpulkan 548 Kepala Daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran. ”Saya memberikan apresiasi pada daerah yang mampu menyerap sampai 47,4 persen, namun ada juga yang masih di bawah 25 persen. Kepada mereka saya berikan peringatan, dan akan saya lakukan evaluasi awal September ini. Jika tak ada peningkatan, saya akan turunkan Irjen ke daerah-daerah yang masih sedikit penyerapan anggarannya”, tegas Tito.
Baca Juga: Bangkitkan Geliat UMKM, Pertamina Hadirkan Etalase UMKM di CPI
Tito mengatakan, pihaknya sebagai salah satu anggota dewan pengarah Tim Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri BUMN Erik Tohir, melihat salah satu skema PEN yang cukup besar dan masif adalah UMKM . Karena itu, Kemendagri yang bisa dibilang sebagai jembatan antara pusat dan daerah, juga ingin memastikan penyaluran skema bantuan ke UMKM bisa secepatnya terserap.
"Data 99 persen data WNI ada di kami, yaitu di Ditjen Dukcapil; kami juga memiliki jangkauan sampai ke desa-desa, di mana nantinya tim penggerak PKK akan diterjunkan untuk membagikan masker ke masyarakat. Masker tersebut kami serap dari UMKM," tandasnya.
(tri)
Lihat Juga :
