Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Diminta Gebuk Mafia Tanah
loading...
Hadi Tjahjanto memberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi Agus Harimurti Yudhoyono yang menggantikan posisinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menggantikan posisinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional.
"Pertama melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan yaitu target 100 kota lengkap. Kemudian yang kedua melanjutkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) paling tidak di 2024 (ada) 120 juta bidang sudah selesai," terang Hadi ketika ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Hadi menambahkan, pekerjaan selanjutnya yang juga harus dilakukan AHY yaitu mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Dalam Satu Naskah.
Katanya hal ini dilakukan untuk dapat memfasilitasi carbon trading hingga bank tanah. "Berikutnya adalah revisi PP 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk carbon trading," imbuhnya.
Selain itu, Hadi juga meminta AHY melanjutkan soal badan bank tanah. Sebab menurutnya hal itu untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, termasuk soal investasi hingga kepentingan rakyat.
"Kemudian berikutnya adalah untuk badan bank tanah juga harus segera dilanjutkan untuk mencapai target-target, karena badan pelaksana juga untuk kepentingan investasi, serta juga untuk kepentingan rakyat. Itu yang saya sampaikan kepada Pak AHY," lanjut Hadi.
Tidak lupa, Hadi juga meminta AHY untuk terus menggebuk mafia tanah dan jangan takut.
"Mafia tanah disamping itu saya sampaikan bahwa itu adalah fokus yang utama tetap gebuk mafia tanah tidak usah takut, tapi untuk mereduksi praktik-praktik mafia tanah di antaranya adalah program sertifikasi, program pendaftaran tanah itu justru adalah satu kunci untuk menggebuk mafia tanah," tutupnya.
"Pertama melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan yaitu target 100 kota lengkap. Kemudian yang kedua melanjutkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) paling tidak di 2024 (ada) 120 juta bidang sudah selesai," terang Hadi ketika ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Hadi menambahkan, pekerjaan selanjutnya yang juga harus dilakukan AHY yaitu mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Dalam Satu Naskah.
Katanya hal ini dilakukan untuk dapat memfasilitasi carbon trading hingga bank tanah. "Berikutnya adalah revisi PP 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk carbon trading," imbuhnya.
Selain itu, Hadi juga meminta AHY melanjutkan soal badan bank tanah. Sebab menurutnya hal itu untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, termasuk soal investasi hingga kepentingan rakyat.
"Kemudian berikutnya adalah untuk badan bank tanah juga harus segera dilanjutkan untuk mencapai target-target, karena badan pelaksana juga untuk kepentingan investasi, serta juga untuk kepentingan rakyat. Itu yang saya sampaikan kepada Pak AHY," lanjut Hadi.
Tidak lupa, Hadi juga meminta AHY untuk terus menggebuk mafia tanah dan jangan takut.
"Mafia tanah disamping itu saya sampaikan bahwa itu adalah fokus yang utama tetap gebuk mafia tanah tidak usah takut, tapi untuk mereduksi praktik-praktik mafia tanah di antaranya adalah program sertifikasi, program pendaftaran tanah itu justru adalah satu kunci untuk menggebuk mafia tanah," tutupnya.
(akr)
Explore More