Bank Dunia: Perempuan Bisa Menjadi Turbocharge bagi Ekonomi Global

JAKARTA - Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengatakan, menghapus kesenjangan gender dapat meningkatkan PDB global lebih dari 20%. Menurut Bank Dunia, tidak adanya kesenjangan gender bisa menggandakan tingkat pertumbuhan dunia selama dekade berikutnya.

Laporan Bank Dunia menunjukkan, ketidaksetaraan tetap ada di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, upah, dan partisipasi tenaga kerja, dengan perempuan hanya menikmati dua pertiga dari hak-hak laki-laki.

Baca Juga: Dunia yang Dikelola dengan Kesetaraan Gender Bakal Untung Rp172.144 Triliun

Sementara itu diungkapkan reformasi yang terjadi cenderung melambat, dimana pemerintah perlu mempercepat kemajuan menuju pencapaian kesetaraan gender di tempat kerja dan dalam kerangka peraturan mereka. Hal ini diungkapkan Bank Dunia dalam laporan tahunan Women, Business and the Law.

"Perempuan memiliki kekuatan untuk meningkatkan ekonomi global yang tergagap-gagap," kata Kepala ekonom Bank Dunia, Indermit Gill.

Baca Juga: Kesenjangan Akibat Pandemi Melebar, Dunia Harus Turun Tangan

Kesenjangan gender global bagi perempuan di tempat kerja jauh lebih luas dari perkiraan sebelumnya, dan tidak ada negara yang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan - termasuk ekonomi terkaya -. Hal itu disimpulkan oleh para peneliti setelah menganalisis reformasi hukum dan implementasi aktual di 190 negara.

Pemberi pinjaman global yang berbasis di Washington itu mengungkapkan bahwa perempuan menikmati kurang dari dua pertiga hak laki-laki dalam hal perlindungan hukum dari kekerasan dan akses ke pengasuhan anak. Diperkirakan bahwa perempuan rata-rata hanya memiliki 64% dari perlindungan hukum yang dilakukan laki-laki, turun tajam dari angka sebelumnya sebesar 77%.

Menurut Bank Dunia, perempuan memiliki sepertiga dari perlindungan hukum yang diperlukan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pernikahan dini, dan femisida. Meskipun 151 negara secara hukum melarang pelecehan seksual di tempat kerja, hanya 39 negara bagian yang memiliki undang-undang yang melarangnya di ruang publik.

Studi menunjukkan bahwa 98 negara telah memberlakukan undang-undang yang mengamanatkan upah yang sama bagi perempuan, sementara hanya 35 negara yang menggunakan skema pembayaran transparan untuk perempuan.

Bank Dunia mencatat bahwa undang-undang dan praktik diskriminatif di seluruh dunia mencegah perempuan bekerja atau memulai bisnis dengan pijakan yang sama dengan laki-laki.

"Saat ini, hampir setengah dari wanita berpartisipasi dalam angkatan kerja global, dibandingkan dengan hampir tiga dari setiap empat pria. Ini bukan hanya tidak adil - itu boros," kata Tea Trumbic, penulis utama laporan tersebut.

Bank Dunia berpendapat bahwa transisi ke dunia yang setara gender dapat dilacak dengan cepat melalui percepatan upaya dalam mereformasi undang-undang dan memberlakukan kebijakan publik yang memberdayakan perempuan untuk bekerja, serta untuk memulai dan mengembangkan bisnis.