Pembahasan RUU Cipta Kerja Capai 70%, Airlangga: Masalah Krusial Sudah Disepakati
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah mencapai 70%. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih berlangsung. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah mencapai 70%.
(Baca Juga: Diajak Bahas RUU Ciptaker, Buruh Sebagai The Last Samurai Bakal Tetap Demo )
"Progres (pembahasan) RUU Cipta Kerja sudah mencapai 70%, tadi disampaikan pidato ketua DPR rencana dibahas dan ditargetkan selesai dalam masa sidang ini," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Kata dia, saat ini pembahasan mulai intens dilakukan. Beberapa hal krusial juga telah disepakati. “Permasalahan krusial ada yang disepakati, terkait ketenagakerjaan oleh pekerja, pengusaha dan pemerintah,” imbuhnya.
(Baca Juga: Bank Dunia: Pemulihan Ekonomi RI Butuh Omnibus Law RUU Ciptaker )
Dia menambahkan, pemulihan ekonomi nasional dilakukan beberapa negara setelah dihantam pandemi Covid-19 yang efeknya merembet dari persoalan kesehatan ke ekonomi atau keuangan. Lantaran itu, Airlangga menekankan penguatan efektivitas belanja dimana anggarannya semakin besar.
“Untuk tahun depan, pagu anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 23,1% jika dibandingkan tahun ini. Hal ini diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektivitas belanja,” tuturnya.
(Baca Juga: Diajak Bahas RUU Ciptaker, Buruh Sebagai The Last Samurai Bakal Tetap Demo )
"Progres (pembahasan) RUU Cipta Kerja sudah mencapai 70%, tadi disampaikan pidato ketua DPR rencana dibahas dan ditargetkan selesai dalam masa sidang ini," ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Kata dia, saat ini pembahasan mulai intens dilakukan. Beberapa hal krusial juga telah disepakati. “Permasalahan krusial ada yang disepakati, terkait ketenagakerjaan oleh pekerja, pengusaha dan pemerintah,” imbuhnya.
(Baca Juga: Bank Dunia: Pemulihan Ekonomi RI Butuh Omnibus Law RUU Ciptaker )
Dia menambahkan, pemulihan ekonomi nasional dilakukan beberapa negara setelah dihantam pandemi Covid-19 yang efeknya merembet dari persoalan kesehatan ke ekonomi atau keuangan. Lantaran itu, Airlangga menekankan penguatan efektivitas belanja dimana anggarannya semakin besar.
“Untuk tahun depan, pagu anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 23,1% jika dibandingkan tahun ini. Hal ini diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektivitas belanja,” tuturnya.
(akr)
Explore More