Sri Mulyani Minta Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Rp26 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran pemilu 2024 mencapai Rp26 triliun per 1 April 2024. Realisasi anggaran ini setara 67,9% dari pagu sebesar Rp38,3 triliun.

"Artinya hampir 70% atau 67,9% sudah terbelanjakan karena memang pemilu di bulan Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading. Itu dari mulai KPU, Bawaslu yang paling besar," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi April 2024, Jumat (26/4/2024).



Sri Mulyani meminta pertanggungjawaban belanja anggaran pemilu tahun ini kepada KPU, Bawaslu dan Kementerian/Lembaga terkait. Dia berharap pertanggungjawan tersebut anggaran sudah mulai disusun oleh pemakai anggaran. "Jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai kita harapkan nanti pertanggungjawaban belanja sudah mulai disusun," jelasnya.

Menurut dia dari realisasi belanja pemilu Rp26 triliun penggunaan belanja KPU dan Bawaslu sebesar Rp23,8 triliun. Anggaran tersebut untuk operasional dan honorarium badan-pengawas adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan-pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu, pengawasan logistik, sampai penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.



Kemudian melalui 14 K/L lain untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, hingga pemantauan persidangan perkara Pemilu. Total dari 2022-2024 anggaran penyelenggaraan pemilu Rp71,3 triliun. Rinciannya yakni realisasi 2022 sebesar Rp3,1 triliun, realisasi sementara 2023 Rp29,9 triliun dan alokasi 2024 sebesar Rp38,3 triliun.